Monday, August 2, 2021
Home Nasional 7 orang KPU kena Sanksi DKPP

7 orang KPU kena Sanksi DKPP

JAKARTA, HARMONIMEDIA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, menyatakan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum melanggar kode etik. Pasalnya, mereka menyusun peraturan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu 2019 yang memunculkan perlakuan berbeda.

KPU menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini tidak memengaruhi putusan yang sudah mereka ambil dalam tahapan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019.

Sepanjang tahapan pendaftaran dan verifikasi parpol peserta Pemilu 2019, Bawaslu tiga kali memutuskan KPU harus mengoreksi keputusan, yaitu soal pendaftaran sembilan partai politik menjadi peserta pemilu.

Peringatan

Penjatuhan sanksi pelanggaran kode etik, berupa peringatan untuk anggota KPU, muncul di sidang pembacaan dua putusan dari pengadu, yakni pengurus Partai Republik dan pengurus Partai Islam Damai Aman (Idaman) bersama Partai Rakyat.

Kedua aduan itu terkait tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Tujuh anggota KPU yang menjadi teradu adalah Ketua KPU Arief Budiman serta enam anggota KPU, yaitu Hasyim Asy’ari, Viryan, Pramono Ubaid Tanthowi, Wahyu Setiawan, Ilham Saputra, dan Evi Novida Ginting.

Dalam persidangan yang dipimpin anggota DKPP, Muhammad, itu, KPU dinyatakan melanggar ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Ketentuan yang dilanggar terkait dengan prinsip keadilan dan profesionalitas.

Anggota DKPP, Teguh Prasetyo, menyatakan, para teradu menerapkan dua peraturan berbeda saat verifikasi faktual terhadap parpol calon peserta Pemilu 2019.

Parpol, baik lama maupun baru harus menjalani verifikasi, KPU lalu mengeluarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 sebagai pengganti PKPU No 11/2017.

Perbedaan metode verifikasi faktual dinilai tidak hanya menghasilkan kualitas hasil verifikasi yang berbeda, tetapi juga tingkat kesulitan berbeda. Hal ini bisa menimbulkan prasangka adanya perlakuan yang berbeda dan tidak adil di antara parpol peserta Pemilu 2019.

Seusai sidang, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan, setelah putusan MK, tak cukup waktu dan regulasi untuk menjalankan putusan MK sepenuhnya. Saat itu, dalam rapat konsultasi bersama DPR dan pemerintah, KPU usul untuk menambah personel, anggaran, atau waktu. Namun, ketiganya tidak disetujui. Akibatnya, KPU lalu menyederhanakan metode verifikasi kendati tidak mengubah substansinya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini juga berpandangan putusan DKPP tidak berpengaruh pada administrasi Pemilu 2019. Namun, hal ini menjadi preseden buruk bagi penyelenggara pemilu.

Selain terkait metode verifikasi, DKPP juga menyatakan, KPU melanggar etik karena dua hal lain, yakni langkah KPU yang belum mendaftarkan Sistem Informasi Partai Politik ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Selain itu, KPU pada saat menyatakan partai tidak lolos penelitian administrasi hanya memberikan berita acara, bukan berupa keputusan. Keputusan baru diterbitkan setelah penetapan parpol peserta Pemilu 2019.

Most Popular

Recent Comments