Wednesday, July 28, 2021
Home Nasional Alat Komunikasi VVIP RI-1 dan RI-2 Diduga Abal-Abal

Alat Komunikasi VVIP RI-1 dan RI-2 Diduga Abal-Abal

Masih ingat kehebohan penyadapan oleh intel Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2013? Tidak hanya Presiden, intel Australia juga menyadap telepon orang-orang di ring 1 Istana, termasuk Ibu Negara Kristiani Herawati. Ada delapan pejabat tinggi lain yang juga disadap, di antaranya Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, Hatta Rajasa, Sri Mulyani Indrawati, Widodo AS, dan Sofyan Djalil.

Bagaimana kelanjutan bobolnya komunikasi ring 1 pemerintah Republik Indonesia saat itu? Ternyata hingga bertahun-tahun menguap begitu saja, tanpa ada kejelasan. Pemerintah tidak terlihat berupaya mencari tahu mengapa penyadapan bisa terjadi. Gaduh sebentar, berdebat, lalu tenang, seperti tak terjadi apa-apa.

Setelah empat tahun berlalu, tragedi jebolnya sistem komunikasi paling rahasia itu kini mulai terkuak. Patut diyakini bahwa hal itu terjadi karena alat komunikasi VVIP Presiden, Wapres, dan pejabat tinggi lain adalah barang impor yang dilakukan secara serampangan. Hal ini diakui sendiri oleh Direktur Utama PT Berdikari Mandala Pratama, Herdy Setianto, importir alat-alat tersebut, dalam jumpa pers di jalan Dewi Sartika Cililitan, Jakarta Timur, Minggu (4/2017).

Herdy menjelaskan, tahun 2013 PT Berdikari Mandala Pratama adalah pemenang pengadaan Peralatan Pengamanan Jaringan Komunikasi khusus bergerak yang produknya terdiri atas 333 unit Ares 70 dan 35 unit Omnisec 522i, serta pengadaan Peningkatan Sarana Pendukung Analisis Data Digital yang produknya berupa 10 unit Computer Digital Forensik. Pengadaan ini merupakan wewenang LEMSANEG (Lembaga Sandi Negara) yang seluruh proses pengadaannya dilakukan oleh pengusaha bernama Bambang Supriyanto dengan meminjam bendera perusahaan PT Berdikari Mandala Pratama. Hal itulah yang membuat Herdy Setianto, Direktur Utama PT Berdikari Mandala Pratama, angkat bicara, karena perusahaannya digunakan untuk tujuan tidak terpuji.

Menurut Herdy, Bambang Supriyanto tidak memenuhi kewajibannya sebagai importir yang baik. Bahkan, Bambang memanipulasi spesifikasi barang sehingga menimbulkan kejanggalan. Atas kejanggalan itu, pihak BPK memanggil Herdy sebagai Direktur Utama PT Berdikari Mandala Pratama untuk dimintai keterangan.

Di hadapan auditor BPK yang diketuai M. Wahyudi, Herdy menegaskan bahwa sekitar tahun 2013 telah terjadi pengadaan barang tersebut. Hasil audit BPK menyimpulkan bahwa PT Berdikari Mandala Pratama harus mengembalikan dana 100 persen berjumlah Rp 86,5 miliar sekaligus membayar pajak bea masuk yang berjumlah sekitar Rp 14 miliar kepada negara, karena patut diduga barang yang disuplai kepada Lembaga Sandi Negara RI tersebut ilegal/palsu. Barang ini diketahui palsu, sebab pada saat pemeriksaan, Handy Talky bertipe Ares 70 memiliki kode imei yang berbeda antara yang tertera di handset dengan yang ada di dalam kemasan, serta terdapat kesamaan kode imei antara handset yang satu dengan handset yang lain. Selain itu, produk Omnisec type 522i, berdasarkan penyelidikan auditor BPK, saat membuka stiker, tertulis type 522i, tetapi setelah dibuka ternyata typenya 422i.

Menurut Herdy, kejadian ini jelas menyalahi spesifikasi pengadaan yang tidak bisa dibenarkan. Namun, berdasarkan pengakuan Bambang Supriyanto kepada Herdy, hal ini bisa diredam dengan adanya pertemuan antara Kepala Lemsaneg, Joko Setiad,i dengan kepala BPK-RI saat itu, Hadi Purnomo, sehingga sanksi yang diberikan hanya pengembalian lebih bayar senilai Rp 15 miliar.

Berdasarkan laporan tahunan PT Berdikari Mandala Pratama tahun 2013 dan 2014, perusahaan tidak dapat menunjukkan dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) sehingga terdapat koreksi impor BKP (Barang Kena Pajak) yang belum disetor ke negara untuk 3 jenis barang yakni Ares 70, Omnisec 522i, dan Computer Digital Forensik. Akibatnya, pada tahun 2015 hasil pemeriksaan Pajak menyimpulkan bahwa PT Berdikari Mandala Pratama harus membayar pajak berikut denda 2 persen per bulan sehingga berjumlah kurang lebih Rp 30 miliar.

Berdasarkan dokumen Airway bill Cardig Air No. 690 SIN 0025 1025 tanggal 30 Oktober 2013 yang pernah diserahkan H. Bambang Supriyanto kepada Herdy Setianto untuk menghadap auditor BPK, PT Berdikari Mandala Pratama mencoba mengkonfirmasi ke Bea Cukai Halim Perdanakusuma, Jakarta. Dari sini diperoleh informasi bahwa terhitung mulai tanggal 1 Agustus s.d. 31 Desember 2013 tidak ada kegiatan impor yang dilakukan PT Berdikari Mandala Pratama berdasarkan data manifest di KPPBC Tipe madya Pabean A Jakarta dan berdasarkan surat S-928/WBC.07/KPP.MP.01/2017 tanggal 14 Maret 2017.

Direktur Utama PT Berdikari Mandala Pratama, Herdy Setianto, pernah diperintahkan melalui email oleh Bambang Supriyanto untuk membayar alat berupa Ares 70 sejumlah Rp 52 miliar ke rekening perusahaan PT Intelsense International Limited (Intelsense Technologies) yang beralamat di S.K Tan 177 Tanjong Rhu Road # 19-18 Water Place , Singapore 436607. Selain itu, Lemsaneg juga menyurati PT Berdikari Mandala Pratama untuk memperpanjang Sertifikat Palsan (peralatan sandi). Namun, setelah Herdy Setianto menelusuri keberadaan PT Intelsense International Limited (Intelsense Technologies) melalui surat resmi kepada Kedutaan Besar Singapura di Jakarta, diperoleh informasi bahwa perusahaan yang dimaksud sudah tutup. Kalaupun pernah ada, alamat yang terdaftar adalah di 10 Ubi Crescent #05-72 Ubi Techpark. “Dapat diindikasikan bahwa perusahaan distributor Ares 70 adalah abal-abal,” kata Herdy.

Herdy menegaskan, akibat ulah Saudara Bambang Supriyanto, negara dirugikan sebesar Rp 30 miliar karena Bambang melakukan penggelapan pajak. Tidak hanya itu, pejabat tertinggi republik ini memperoleh alat keamanan abal-abal yang berakibat bocornya informasi pejabat tinggi negara kepada pihak luar.

“Tentu kita masih ingat pada tahun 2013, Presiden SBY pernah disadap oleh intel Australia. Bukan tidak mungkin hal ini akan terjadi juga kepada Presiden Jokowi karena masih menggunakan alat yang sama. Bagaimana mungkin seorang Joko Setiadi, Kepala Lemsaneg, bisa menjamin negara menggunakan sistem yang aman, sebagaimana diucapkan saat dilantik pada tanggal 8 Januari 2016, padahal alat yang dibeli nyata-nyata abal-abal,” katanya geram.

Herdy Setianto selaku Direktur Utama PT Berdikari Mandala Pratama mengaku menjadi pihak yang dikorbankan dan merupakan saksi kunci dari permainan kotor di Lembaga Sandi Negara, terutama dalam pengadaan barang. Oleh karena itu, yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tertanggal 18 Mei 2017, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

 

Sumber : Alat Komunikasi VVIP RI-1 dan RI-2 Diduga Abal-Abal
Alat Komunikasi VVIP RI-1 dan RI-2 Diduga Abal-Abal
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments