Tuesday, November 30, 2021
Home Nasional Apakah Melanggar Pancasila Beda dengan Anti Pancasila?

Apakah Melanggar Pancasila Beda dengan Anti Pancasila?

Bangsa Indonesia, khususnya pemerintahan Joko Widodo, sedang getol kembali membumikan Pancasila di negeri gemah ripah loh jinawi yang dikenal dengan sebutan nusantara. Buntutnya Perppu No 2 Tahun 2017 atau akrab disebut Perppu Ormas pun lahir dengan maksud memberangus kelompok-kelompok masyarakat yang mengingkari nilai-nilai suci Pancasila.

Kabar terbaru, Kementerian Hukum dan Ham akhirnya mencabut lisensi hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi masyarakat.

Seorang cendikiawan Islam sekaligus budayawan Emha Ainun Najib atau akrab disapa Cak Nun pernah menyampaikan bahwa jargon khilafah yang dibawa oleh HTI sesungguhnya tidaklah salah. Hanya saja, HTI menerabas proses-proses pemahaman masyarakat tentang khilafah itu sendiri yang sesungguhnya belum dipahami betul oleh publik akan faedah baiknya.

Jauh sebelum penciptaan manusia, Allah telah berfirman bakal menciptakan makhluk untuk menjadi khalifah di bumi (Al Baqorah Ayat 30).

Lalu, di mana posisi Khilafah yang menabrak nilai-nilai luhur Pancasila? Atau siapakah yang sesungguhnya bisa disebut sebagai kelompok atau pihak yang anti Pancasila. Jika merujuk pada Al Baqarah Ayat 30, jelas bahwa HTI tidak membolehkan mem-branding dirinya khilafah.

Menurut sejarah, hanya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terang-terangan melawan bahkan ingin menggantikan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Singkatnya, almurhum Haji Muhamad Soeharto dengan segala kekuatan militer Angkatan Darat memberantas habis pihak-pihak terkait dan mengharamkan paham komunis hidup di Indonesia. Seperti tertuang dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘anti’ memiliki pengertian tidak suka, tidak senang, tidak setuju, melawan, menentang atau pun memusuhi. Lalu, apa makna dari istilah anti Pancasila? Dan mana lebih parah derajatnya, mengakui keberadaan Pancasila namun mengingkari Pancasila itu sendiri atau tidak mengakui Pancasila tetapi tindak tanduknya justru Pancasilais? Jelas yang terbaik adalah mengakui Pancasila dan mengimplementasikan Pancasila di setiap ruang-ruang kehidupan.

Jangan melihat HTI dari sudut pandang khilafahnya serta jangan pula melihat pemerintah dengan semangatnya kembali menghidupkan Pancasila sebagai dasar negara. Kepandaian melihat cakrawala atas dua frase tersebut kelak akan tampak jelas siapa yang sesungguhnya anti Pancasila sekaligus menemukan pemaknaan anti Pancasila itu sendiri.

Dalam hal ini, penulis tidak memiliki pretensi membela HTI atau pun rezim yang menerbitkan Perppu Ormas demi menjaga Pancasila. Tetapi sekedar untuk melintasi persimpangan tempat titik anti Pancasila itu berada.

Apakah melanggar Pancasila berbeda dengan anti Pancasila?

Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia adalah produk atau gol (jika dalam permainan sepak bola) yang harus diciptakan. Tidak bisa ditawar-tawar bahwa keadilan harus menjamin setiap orang Indonesia. Tidak harus menjadi kaya atau sejahtera, asalkan keadilan dapat dirasakan, maka tidak akan menjadi problem pelik jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Tidak mungkin ada pemerintahan di dunia yang mampu mengentaskan kemiskinan. Adalah sunatullah atau ketetapan Tuhan bahwa ada pojok-pojok kehidupan yang diciptakan berpasangan seperti perempuan-pria, tua-muda, baik-buruk, dan termasuk kaya-miskin. Jadi, keadilan bagi si kaya dan si miskin inilah yang masih jauh dari kenyataan. Si miskin makin miskin dan makin susah hidupnya, di sisi lain si kaya makin kaya, tapi kadang kala pernah pula mendapatkan ketidakadilan.

Kembali ke urusan mencetak gol, syarat terciptanya gol atau Sila Kelima adalah adanya kesebelasan yang tangguh. Dalam hal ini, Sila Keempat, Permusyawaratan dan Perwakilan. Penyerang harus paham akan tanggung jawabnya, gelandang bertahan atau menyerang juga mengerti tanggung jawabnya, begitu juga pemain belakang dan kiper. Dengan mengerti tanggung jawabnya, maka permainan berjalan kondusif. Tidak akan terjadi, seorang kiper atau pemain belakang memaksakan diri untuk mencetak gol. Selain paham tanggung jawab, mereka yang masuk dalam skuad adalah pemain-pemain yang mumpuni di sektornya. Bukan pemain pesanan apalagi demi melengkapi kuota, maka dimasukkan pemain bertipikal penyerang untuk mengisi ruang pertahanan dan sebaliknya.

Maka dibutuhkan Sila Ketiga Persatuan Indonesia sebagai official manager atau pelatih yang memiliki kuasa penuh, seperti partai politik, tokoh masyarakat, cendikiawan, negarawan termasuk ulama, untuk memilih pemain sesuai dengan strategi atau tujuan hidup bernegara, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Agar tidak terjadi gesekan atau perebutan kuasa dalam menentukan pemain di kabinet, maka mereka yang disebut di atas harus mewakili Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab dengan menjadikan Sila Pertama sebagai fondasi yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika merunut Pancasila, sesungguhnya gol atau tujuan hidup berbangsa yang diemban oleh penguasa bukanlah kesejahteraan sosial, melainkan keadilan sosial. Bukan hal yang utama menjadi kaya. Tidak kaya pun tidak masalah asalkan semua bisa kebagian, semua bisa merasakan kenikmatan isi perut bumi. Walaupun hanya makan ‘sedikit’ tapi bersama-sama menikmati hidangan seadanya, itulah Keadilan Sosial, Sila Kelima, gol atau tujuan hidup berbangsa.

Faktanya, limpahan kekayaan alam yang diolah pemerintah, rakyat masih jauh dari mencicipi apalagi ikut bersama menyantap hidangan seadanya itu. Apakah APBN yang triliunan itu habis untuk kepentingan bernegara atau kepentingan golongan dan pribadinya? Bukankah ini sudah melanggar Pancasila? Apakah melanggar Pancasila berbeda dengan anti Pancasila?

Manusia era globalisasi masih melihat bahwa dirinya adalah orang yang paling baik di atas muka bumi. Maka, unsur-unsur seperti batu, tanah dan binatang tidak dihiraukan selagi dirinya bisa berkuasa. Alhasil kepentingan manusia hanya sebatas mementingkan kepentingan manusia.

Apakah ada penyangkalan dari ilmu pengetahuan mutakhir bahwa pepohonan atau tumbuhan adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan? Apakah ini menunjukkan sebagai abdullah (hambanya Allah) atau sebagai makhluk ciptaan Tuhan, ketika manusia bisa seenaknya mengalihfungsikan rumahnya binatang menjadi kepentingan bisnisnya?

Agar hal seperti itu tidak terjadi di bumi yang gemah ripah loh jinawi atau baldatun toyyibatun ini, maka bangsa Indonesia bersepakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mendudukkan Tuhan di atas segala-galanya. Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sayangnya, Ketuhanan Yang Maha Esa ini dikerdilkan hanya sebatas mengakui adanya Tuhan. Mungkin agar tidak dituduh komunis ataupun atheis. Dampaknya Tuhan ditempatkan di pojok-pojok kehidupan atau hanya menjadi tempat meminta di kala susah. Setidaknya poin terakhir masih lumayan, yakni mampu mengimplementasikan iyya kana’budu wa iyya kanasta’in (hanya Engkaulah yang kami ibadahi dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan).

Yang bahaya ialah mereka yang menempatkan Tuhan di pojok-pojok kehidupan. Pikirnya Tuhan tidak melihat aksi-aksi lobi bawah meja dalam menggolkan proyek yang merampok APBN. Pikirnya pula Tuhan tidak tahu bahwasanya penegakan keadilan yang dilakukan bukanlah ajang agar penegak hukum jalannya miring. Masih dalam pikirnya, dikira Rokib Atid (pencatat amal baik dan buruk) tidak paham soal istilah apel Washington dan apel Malang.

Apakah pernah para pemangku pemerintah meminta izin, setidaknya istikhoro, kepada Tuhan sebelum menetapkan kebijakan? Tentu tidak harus saklek demikian. Namun ketika ada rasa ingin berdialog, maka dan mungkin banyak kebijakan yang berasaskan Sila Kelima, Keadilan Sosial. Apakah ada kisah-kisah yang menceritakan sebelum Freeport digali atau hutan ditebang, dan minyak dibor Tuhan diajak bicara?

Apakah tidak melibatkan Tuhan bukan anti Pancasila? Walaupun, bukan wewenangnya manusia mengadili keimanan manusia yang lain.

Pernah ada pemberitaan bahwa orang utan diburu lantaran atau disebut sebagai hama yang mengganggu tanaman sawit. Belakangan diketahui bahwa lahan sawit yang berdiri itu dulunya adalah hamparan pepohonan tempat orang utan itu tumbuh dan beranak pinak. Karena manusia globalisasi saat ini belum seutuhnya berevolusi sebagai hamba Tuhan.

Reklamasi dengan berbagai alasan juga telah mengabaikan hak-hak hidup dari ekosistem laut yang juga sama seperti manusia yakni ciptaan Tuhan.

Ketusnya, rakyat Indonesia adalah kumpulan penduduk yang paling banyak bersedekah. Emasnya totalitas disedekahkan, hutannya disedekahkan, minyaknya disedekahkan dan isi lautnya pun disedekahkan. Mengapa rakyat Indonesia dikatakan bersedekah? Karena, layaknya orang bersedekah, rakyat Indonesia tidak banyak bisa menikmati harta dan kekayaannya tersebut.

*Tulisan ini adalah ‘Suara Kita’ kiriman dari pembaca. Jitunews.com tidak bertanggung jawab terhadap isi maupun dampak yang timbul dari tulisan ini.

 

 

Sumber : Apakah Melanggar Pancasila Beda dengan Anti Pancasila?
Apakah Melanggar Pancasila Beda dengan Anti Pancasila?
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments