Monday, January 24, 2022
Home Nasional Baca pleidoi, Syafruddin Arsyad nilai jaksa tak pertimbangkan fakta sidang

Baca pleidoi, Syafruddin Arsyad nilai jaksa tak pertimbangkan fakta sidang

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung membacakan nota pembelaan pribadi atas dakwaan jaksa penuntut umum pada KPK yang menyebutnya telah melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya orang lain atau korporasi atas penerbitan surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDNI. Dalam pembelaannya, Syafrufdin menilai jaksa tidak menimbang fakta persidangan.

Seperti ranah pengadilan yang berwenang menangani kasus penerbitan SKL. Ia bersikukuh kasus tersebut adalah ranah perdata sehingga proses peradilan sedianya, menurut Syafruddin, bukan ditangani oleh pengadilan Tipikor.

“Perjanjian msaa (master settlement of agreement acquisition) BDNI adalah perjanjian perdata yang dibuat oleh pemerintah dengan pemegang pengendali saham BDNI, Sjamsul Nursalim untuk menyelesaikan BLBI oleh karena itu sangat janggal masalah perdata disidang di Pengadilan Tipikor,” ujar Syafruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

Dari fakta persidangan, ia juga mengatakan kewajiban hutang BDNI dianggap telah selesai di tahun 1999. Sedangkan ia menegaskan baru menjabat sebagai kepala BPPN di tahun 2002. Oleh sebab itu, ia mengklaim dakwaan hingga tuntutan jaksa tidak mampu membuktikan tindakan merugikan keuangan negara atas penerbitan SKL tahun 2004.

Selama proses penerbitan SKL, diklaimnya tidak melanggar kebijakan atau peraturan apapun. Bahkan, imbuh Syafruddin, sebelum SKL terbit dilakukan audit terlebih dahulu oleh audit yang salah satu isinya menyatakan tidak ada misrepresentasi oleh Sjamsul Nursalim sebagai pengendali saham BDNI.

Ia bahkan mengatakan jaksa telah memotong informasi krusial tentang misrepresentasi PT Darmaja Citra Dipasena dan PT Wahyu Mandira, dua perusahaan yang dijaminkan Sjamsul guna melaksanakan kewajibannya melunasi BLBI.

“Keputusan KKSK 7 Oktober 2002 berdasarkan evaluasi tidak menemukan adanya misrepresentasi hutang petambak karenanya adalah KPK dengan sengaja memotong bagian penting informasi kebijakan hanya melihat misrepresentasi 1999 dan didakwakan 2018,” ujarnya.

Sementara itu diketahui Syafruddin dituntut 15 tahun penjara denda Rp 1 miliar atau subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menilai Syafruddin dan mantan Menko Perekonomian Dorojatun Kuntjoro Jakti telah mengetahui adanya misrepresentasi utang PT DCD dan WM, namun tak menyoal hal itu saat dimasukan ke dalam perjanjian msaa.

Atas perbuatannya, ia dituntut telah melanggar Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. [eko]

 

 

Sumber : Merdeka.com

Most Popular

Recent Comments