Sunday, November 28, 2021
Home Nasional Berikut Isi Larangan dan Sanksi dalam Perppu Ormas

Berikut Isi Larangan dan Sanksi dalam Perppu Ormas

Pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Perppu tersebut mengatur tahapan sanksi bagi ormas anti-Pancasila yang lebih ringkas dan juga berisi larangan yang lebih luas dibanding UU 17/2013.

Mayoritas larangan yang diatur dalam Perppu masih sama, hanya saja dikelompokkan secara berbeda. Seperti larangan larangan soal tindakan permusuhan terhadap SARA serta penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama. Larangan soal penggunaan nama, lambang, bendera, dan simbol organisasi yang memiliki kesamaan dengan gerakan separatis atau organisasi terlarang. Larangan melakukan kegiatan separatis, dan juga larangan ormas menganut, mengembangkan, dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Perppu Ormas mengatur tiga tahapan sanksi terhadap ormas yang melakukan pelanggaran.

Pasal 61 Perppu Ormas mengatur sanksi administratif dengan tahapan peringatan tertulis, penghentian kegiatan dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status bada hukum.

Pasal 62 mengatur tentang peringatan tertulis yang dilakukan hanya satu kali dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterbitkannya peringatan.

Menteri Hukum dan HAM juga diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan apabila ormas melanggar. Apabila sanksi penghentian kegiatan tidak dipatuhi, Mengkum HAM berwenang mencabut surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

 

Sumber : Berikut Isi Larangan dan Sanksi dalam Perppu Ormas

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments