BI Siap Dukung Pemerintah Wujudkan Stabilitas Pasar SBN 2021

0
19

Harmoni Media — Bank Indonesia (BI) siap mendukung pemerintah dalam mewujudkan stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) karena akan menjadi salah satu basis pembiayaan dalam APBN 2021.

“Menkeu sudah berkoordinasi dengan kami,” kata Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam rapat kerja membahas postur sementara RAPBN 2021 antara Banggar DPR RI bersama pemerintah dan BI di Jakarta, Jumat (11/9).

Kesiapan dari bank sentral itu menjawab harapan yang disampaikan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah agar bank sentral ini mendukung stabilitas pasar SBN.

“Supaya tetaplah gubernur kita (BI) paling depan mendukung upaya stabilitas itu,” katanya.

Meski demikian, Perry belum memberikan detail dukungan yang akan dilakukan dalam stabilitas pasar di SBN itu.

Namun, selama masa pandemi COVID-19 ini, BI menjalin kerja sama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yakni melakukan skema burden sharing atau berbagi beban.

Ada dua kerja sama itu yakni pertama membeli SBN oleh BI yang peruntukannya hanya digunakan untuk belanja pemerintah untuk kebutuhan publik.

Pembelian SBN oleh BI tanpa lelang itu hanya berlaku tahun 2020 dan tidak dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Sedangkan kerja sama kedua yakni BI membeli SBN di pasar perdana dengan fungsi sebagai pembeli siaga sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2020.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dalam postur sementara Rancangan APBN 2021, keseluruhan defisit APBN 2021 akan mencapai Rp1.006,4 triliun atau naik 5,7 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Untuk membiayai defisit itu, lanjut dia, pembiayaan utang akan meningkat dari Rp1.142 triliun menjadi Rp1.177,4 triliun dengan penerbitan SBN sebesar Rp1.207,3 triliun.

“Ini adalah penerbitan SBN netto,” katanya.

Untuk pembiayaan investasi ada kenaikan dari Rp169,1 triliun menjadi Rp184,5 triliun berupa cadangan pembiayaan pendidikan yang sekarang menjadi pembiayaan.

Kemudian, pemberian pinjaman ada Rp0,4 triliun dan kewajiban penjaminan dicadangkan Rp2,7 triliun dan pembiayaan lain dengan menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) tahun 2020 sebesar Rp15,8 triliun akan masuk pembiayaan.

(red)