Cegah Konflik Ojek Online dan Ojek Konvensional

0
828

Konflik horisontal antara pengendara ojek konvensional dan ojek berbasis layanan pemesanan online kerap terjadi. Tak jarang, konflik kedua kelompok itu berujung kekerasan fisik. Untuk mencegah meluasnya konflik, pemerintah perlu mencari solusi jitu yang dapat memungkinkan keduanya dapat tetap beroperasi.

Pertumbuhan pengguna internet, kemudahan akses mendapatkan perangkat telekomunikasi, serta relasi sosial yang terkoneksi jaringan internet telah membuka peluang bisnis berbasis layanan digital di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Di semua sektor usaha, layanan bisnis digital dinilai lebih praktis dan menguntungkan pebisnis dan konsumen. Pertemuan antara produsen dan konsumen pun lebih cepat dan mudah.

Peluang kemudahan itu lah yang telah mendorong para pebisnis layanan transportasi untuk membangkitkan bisnisnya dengan layanan berbasis digital. Go Jek, Grab Car dan Uber adalah beberapa contoh perusahaan yang telah berkembang dengan menggunakan potensi layanan internet. Konsumen, para pengguna layanan transportasi publik kini tak lagi sulit mendapatkan kendaraan umum dalam menjalankan aktivitasnya.

 

Namun, seiring waktu, perkembangan bisnis itu juga serentak menimbulkan gejolak di masyarakat, khususnya para pebisnis transportasi dengan layanan konvensional. Kelompok ini bahkan merasa kehadiran angkutan umum dengan layanan online adalah ancaman terhadap usaha jasa transportasi yang mereka jalankan. Padahal, jika dikalkulasi secara cermat, jasa transportasi yang berbasis online lebih menguntungkan dari jasa transportasi konvensional.

Konflik pun kerap terjadi. Tahun 2016, sopir taxi dan angkot konvensional melakukan razia ojek dan angkot online di berbagai titik di Jakarta. Kekerasan tak terhindarkan. Awal Maret 2017, peristiwa dengan modus serupa juga terjadi di Tangerang, Banten. Sejumlah sopir angkot dan ojek online dirazia dan mengalami kekerasan dari sopir angkot dan ojek konvensional.

Pemerintah pun diharapkan turun tangan untuk mencegah konflik horisontal itu makin meluas. Perlu ada pendekatan yang tepat dan dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pihaknya hari ini tengah mengumpulkan Dinas Perhubungan (Dishub) se-Indonesia untuk menjelaskan hal tersebut.

“Iya hari ini kami kumpulkan dishub se-Indonesia untuk menjelaskan perbedaan ojek online dengan kendaraan umum yang konvensional,” ujarnya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/3/2017)

Menurut Sumardi, ojek konvensional yang tetap ada saat ini, harus terus beraktifitas seperti biasa, mengingat hal itu merupakan mata pencaharian selama ini.

Untuk ojek yang berbasis aplikasi online, kata dia, tetap beroperasi dengan segala peraturan yang sudah dikeluarkan melalui Peraturan Menteri.

“Nah ini yang saat ini akan kami sosilisasikan. Karena banyak juga dishub yang tidak mengerti Peraturan Menteri nomor 32 ini tentang transportasi berbasis online,” kata Sumardi.

@jitunews http://www.jitunews.com/read/54865/cegah-konflik-ojek-online-dan-ojek-konvensional#ixzz4bMRQ9YaY