Saturday, October 16, 2021
Home Nasional Dampak Buruk Perppu No 1 Tahun 2017 Bagi Nasabah Bank dan Masyarakat

Dampak Buruk Perppu No 1 Tahun 2017 Bagi Nasabah Bank dan Masyarakat

Perppu No 1 tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menurut penilaian Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), masih belum matang.

Banyak hal yang tidak sejalan dengan esensi dari era keterbukaan informasi dalam kerangka Automatic Exchange of Information (AEoI).

Peneliti Institute For Development of Economic & Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menerangkan, sebenarnya esensi AEoI, yaitu warga negara asing (WNA) yang mempunyai rekening di Indonesia atau sebaliknya, warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki rekening yang ada di luar negeri. Tapi, Perppu ini justru dinilai lebih menyasar nasabah dalam negeri.

“Mengapa hanya dari sisi konten selalu arahnya adalah nasabah di dalam negeri. Dibanding sosialisasi bagaimana strategi untuk implementasikan bagaimana nanti ketika kita sepakat dan terjadi pertukaran informasi strategi apa yang bisa menarik dana di luar negeri itu,” kata Eko kepada Jitunews.com, di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, Kamis (8/6).

Eko menjelaskan bahwa keinginan pemerintah untuk menyasar nasabah dalam negeri terlihat dari direvisinya batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan kepada Dirjen Pajak.

Sebelumnya, saldo rekening yang wajib dilaporkan yaitu Rp 200 juta, lalu direvisi menjadi Rp 1 miliar, lantaran ditakutkan akan berimbas kepada UMKM.

“Sehingga terlihat ada persoalan fiskal yang coba dihindari. Seolah ini hanya sekadar persoalan administratif, dari pajak tidak bisa akses data perbankan menjadi bisa. Ternyata problem-nya tidak sesederhana itu. Menentukan batas saldo saja, kalau salah bisa berikan persepsi yang beda. Intinya kebijakan ini belum matang,” katanya lagi.

Menurut Eko, situasi tersebut tidak jauh berbeda saat pemerintah mengimplementasikan program pengampunan pajak (tax amnesty) beberapa waktu yang lalu.

Program pengampunan pajak tersebut justru menimbulkan kekhawatiran bagi wajib pajak dalam negeri, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

“Jadi, modelnya sama dengan tax amnesty. Pas sosialisasi yang dibidik dana repatriasi, namun implementasinya yang terjadi justru tetap menyasar ke dalam negeri. Kesannya kalau melihat situasi ini seolah-olah kayak orang menabung dipertanyakan,” keluhnya.

Lantas, Eko meminta kepada pemerintah agar mempertimbangkan secara matang terkait dampak buruk Perppu ini bagi upaya mendorong inklusi keuangan serta upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kredit perbankan.

Adapun, dampak buruk Perppu no 1 tahun 2017 bagi nasabah bank dan masyarakat menurut INDEF diantaranya adalah:

1. Kehadiran Perppu ini jangan sampai menjadi disinsetif bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di perbankan, sehingga harapan pemerintah untuk mengurangi transaksi secara tunai tidak tercapai.

2. Dikhawatirkan Dana Pihak Ketiga (DPK) turun, karena pemilik dana besar akan mengalihkan dananya keluar, sehingga terjadi capital outflow, hal ini akan menganggu likuiditas, yang implikasinya pada penurunan laju kredit dan mengerek suku bunga.

3. Migrasi dana umumnya akan ditempatkan pada aset tidak produktif, seperti emas dan properti.

4. Kebijakan ini juga berpotensi menyebabkan ketimpangan likuiditas antar bank semakin tinggi. Hal ini mengingat pasca penerapan tax amnesty likuiditas bank-bank yang tidak menjadi bank persepsi cenderung menurun, apalagi munculnya Perppu ini yang akan menyebabkan adanya shifting dari bank kecil ke bank besar sebagai upaya antisipasi resiko.

 

 
Sumber : Dampak Buruk Perppu No 1 Tahun 2017 Bagi Nasabah Bank dan Masyarakat
Dampak Buruk Perppu No 1 Tahun 2017 Bagi Nasabah Bank dan Masyarakat
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments