Dijual Rp 185 juta, ini penampakan hunian DP 0 Rupiah ala Anies-Sandi

0
206

Gubernur DKI JakartaAnies Baswedan, menunaikan janji soal penyediaan hunian DP (down payment) 0 Rupiah. Hari ini, program tersebut resmi di-groundbreaking di sebuah lahan di Jalan H Naman Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Seusaikan meresmikan, Anies mengatakan hunian DP nol rupiah ini sengaja dirancang untuk warga Jakarta yang berpenghasilan rendah dan tidak memilik rumah sendiri. Syarat untuk mendapatkan rumah ini tidak sulit, bagi warga yang berpenghasilan di bawah Rp 7 juta sudah bisa memiliki rumah tersebut.

“Untuk penghasilan di bawah Rp 7 juta rupiah kemudian belum memiliki rumah dan rumah yang dibeli dalam program ini tidak bisa di pindah tangankan, kita akan siapin sanksi kalau sampe pindah tangan kepada penghasilan yang di bawah Rp 7 juta juta,” kata Anies usai ground breaking rumah DP nol rupiah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis (18/1).

Hunian DP nol rupiah ini mirip rusun. Memiliki 20 lantai dengan 703 unit dengan rincian 513 unit tipe 36, 190 unit tipe 21.

“Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah 320 juta rupiah, untuk tipe 21 harganya Rp 185 juta,” ujar dia.

Syarat lainnya yang harus dipenuhi, pembeli harus warga yang ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta.

“Terus dia warga DKI yang secara legal diakui,” ujarnya.

Warga yang tertarik bisa mendaftar sebagai pembeli April 2018 atau tepatnya setelah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk rumah DP nol rupiah ini terbentuk. Diharapkan pembangunan rumah ini bisa selesai dalam waktu 1,5 tahun dan dia mengingatkan kepada PD Pembangunan Sarana Jaya untuk menjaga kualitas bangunan ini.

“Karena kita ingin memastikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak kemudian sama dengan perumahan berkualitas rendah. Kualitasnya harus tetap tinggi meskipun yang menghuni berpenghasilan rendah, justru kita harus buktikan, penghasilannya boleh rendah, harganya boleh murah tapi kualitasnya tetap harus tinggi,” jelasnya.

Untuk skema sendiri menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau program KPR bersubsidi yang diluncurkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Semuanya dengan FLPP. Kemudian FLPP itu artinya dengan skema 1 persen lalu yang 1 persen nya dari kita. jadi pembiayaan DP nya menjadi 0 persen karena yang 1 persen disediakan lewat APBD,” jelasnya. [lia]

Comments

comments