Friday, July 30, 2021
Home Nasional Ditjen Imigrasi Tunda Penerbitan 2.360 Paspor Calon TKI Nonprosedural

Ditjen Imigrasi Tunda Penerbitan 2.360 Paspor Calon TKI Nonprosedural

Jakarta – Ditjen Imigrasi telah membuat kebijakan terkait pelayanan keimigrasian, termasuk pelayanan paspor kepada WNI pada Kantor Imigrasi (Kanim) dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sejak 2016. Adapun kebijakan terkait pelayanan tersebut meliputi kemudahan layanan, penundaan pemberian paspor, dan penundaan keberangkatan kepada WNI yang diduga berpotensi menjadi Calon Tenaga Kerja Non-Prosedural (CTKI NP) atau Ilegal.

Berdasarkan temuan di lapangan, telah teridentifikasi beberapa modus TKI NP. Modus tersebut antara lain memalsukan data dan identitas kependudukan, memberikan informasi yang tidak benar, masuk dalam daftar pencegahan, dan lain-lain.

Upaya yang dilakukan Ditjen Imigrasi kepada CTKI NP adalah dengan melakukan penundaan pemberian paspor di Kanim dan penundaan keberangkatan di TPI. Tujuannya adalah demi mencegah korban perdagangan orang.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Ditjen Imigrasi melakukan fungsi pengawasan kepada CTKI NP melalui wawancara yang mendalam saat mengajukan permohonan paspor di Kanim dan saat keberangkatan di TPI. Selanjutnya dapat dilakukan tindakan berupa penundaan pemberian paspor dan keberangkatan.

Hasilnya terdapat lima ribu orang lebih (5.057) yang ditunda kepemilikan paspornya di 125 Kanim pada 2017. Tiga Kanim terbanyak yang menunda pemberian paspor adalah Kanim Medan (379), Kanim Batam (360) dan Kanim Wonosobo (308).

Kemudian terdapat sembilan ratus orang lebih (947) yang ditunda keberangkatannya di 25 TPI. Tiga TPI yang paling banyak menunda keberangkatan adalah Soekarno Hatta (183), Ngurah Rai (56) dan Entikong (49).

Sementara itu, pada 2018 sampai April terdapat 2.360 orang yang ditunda kepemilikan paspornya di 78 Kanim. Tiga Kanim yang banyak menunda pemberian paspor adalah Medan (185), Jember (167) dan Pontianak (157). Selanjutnya terdapat seratus orang lebih (121) yang ditunda keberangkatannya di 51 TPI. Tiga TPI yang banyak menunda keberangkatan adalah Entikong (31), Tanjung Balai Karimun (28) dan Soekarno Hatta (26).

Untuk lebih memudahkan pelayanan paspor kepada TKI, Ditjen Imigrasi berpartisipasi aktif memberikan pelayanan bersama dengan beberapa instansi terkait di sebelas Layanan Terpadu Satu Atap (LTSP) di beberapa provinsi.

Terkait pelayanan paspor kepada CTKI di Kanim, Ditjen Imigrasi telah menerbitkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor: IMI1933.PR.07.04 tentang Penertiban Dalam Layanan Keimigrasian. Isinya mengatur tentang mewujudkan pelayanan keimigrasian yang bersih, efisien, efektif dan tidak diskriminatif serta mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan pungutan liar.

Surat keputusan ini kemudian digugat melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) pada 2016 oleh pengurus jasa atau pihak-pihak yang merasa terganggu dan akhirnya dimenangkan oleh Ditjen Imigrasi.

Segala upaya tersebut mendapatkan apresiasi oleh Kementerian Luar Negeri dengan diberikannya penghargaan Hasan Wirayudha Award pada akhir 2017 atas keberhasilan Ditjen Imigrasi dalam mengurangi jumlah TKI bermasalah di luar negeri.

Ke depannya, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi yang berimbang dan valid terkait dengan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada WNI yang akan menjadi TKI di luar negeri, khususnya dalam hal pemberian paspor.

(adv/adv)

 

 

Sumber : detiknews

Most Popular

Recent Comments