Saturday, September 25, 2021
Home Jitu News ‘Gairahkan’ Investasi di Bisnis Migas, Insentif Ini yang Diberikan Dirjen Pajak

‘Gairahkan’ Investasi di Bisnis Migas, Insentif Ini yang Diberikan Dirjen Pajak

Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yunirwansyah mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan insentif kembali menggairahkan investasi di bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas). Menurut Yunirwansyah, insentif tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2017 soal pengembalian biaya operasi (cost recovery) dan pajak penghasilan di bidang usaha hulu migas.

Pertama, lanjut Yunirwansyah, yaitu dalam masa pencarian cadangan baru (eksplorasi) Kontraktor Kontrak Kerja Sama dibebaskan dari kewajiban perpajakan. Misalnya, bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PPH Impor, dan pengurangan PBB hingga mencapai 100 persen sesuai diskresi Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Sementara itu, di masa eksploitasi maka insentif tersebut akan diberikan sesuai pertimbangan keekonomian.

“Sekarang masa eksplorasi diberikan bebas bea masuk, PPN, PPh Impor, pengurangan PBB 100 persen. Masa eksploitasi harus ada pertimbangan keekonomian. Jangan sampai super fasilitas. Misalnya pengurangan PBB dibatasi hanya 40 persen-100 persen,” demikian kata Yunirwansyah, di Ruang Damar, Gedung Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7).

Poin kedua, masih dari penuturan Yunirwansyah, yakni bagi hasil migas yang dinamis. Maksudnya adalah pemerintah menimbang risiko-risiko tertentu dalam penentuan bagi hasil migas. Seperti, perubahan pada harga migas, tingkat produksi, serta rasio penerimaan dan biaya operasi.

“Kalau seandainya dalam suatu masa harga minyak itu meningkat dari biasanya, maka pemerintah akan mendapatkan hak untuk mendapatkan ganti rugi, dan sebaliknya kontraktor bisa mendapatkan hal yang sama jika situasi terbalik,” urai Yunirwansyah.

Terakhir, kata Yunirwansyah, hal-hal yang sebelumnya tidak masuk cost recovery, saat ini dimasukkan. Di antaranya, biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat (CSR) pada masa eksploitasi, PPh Karyawan yang dibayarkan sebagai tunjangan PPh, serta biaya pemrosesan gas ke LNG.

“Kita senang menegaskan supaya jangan lagi hal-hal seperti ini membebani. Karena kalau industri migas keberatan, jumlahnya bukan sepuluh miliar rupiah bisa sampai triliunan rupiah,” tutup Yunirwansyah.

Untuk diketahui, hari ini Kementerian ESDM menggelar workshop yang diikuti oleh pewarta dari berbagai media, di mana fokus membahas soal PP Nomor 27/2017 tentang perubahan atas PP No 79/ 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha migas. Para pembicara yang hadir seperti, Sekretaris Ditjen Migas ESDM, Susyanto; Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Parulian Sihotang; dan Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Yunirwansyah.

 

Sumber : ‘Gairahkn’ Investasi di Bisnis Migas, Insentif Ini yang Diberikan Dirjen Pajak
‘Gairahkan’ Investasi di Bisnis Migas, Insentif Ini yang Diberikan Dirjen Pajak
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments