Sunday, November 28, 2021
Home Nasional Gerindra Sesalkan Pencabutan Status Badan Hukum HTI

Gerindra Sesalkan Pencabutan Status Badan Hukum HTI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, mengaku sangat prihatin atas dicabutnya status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.

“Sangat Prihatin dimulainya langkah otoriter oleh pemerintah Indonesia di era reformasi dan demokrasi tapi masih melakukan langkah persis seperti langkah pemerintah Indonesia 60  tahun yang lalu, yakni di akhir orde lama dan awal orde baru,” ujarnya di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (19/7).

Politisi Gerindra ini mengatakan bahwa diterbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) bukan dikarenakan oleh situasi genting yang memaksa tapi lebih dikarenakan memaksakan kegentingan untuk sebuah skenario besar yakni membungkam kelompok-kelompok atau suara-suara kritis yang berlawanan dengan pemerintah.

Dalam hal ini, Sodik mengagak semua pihak untuk menolak Perppu tersebut dimulai dengan menolak Perppu tersebut menjadi Undang Undang oleh DPR.

Menurutnya, apabila Perppu ini dibiarkan dan bahkan menjadi UU maka akan  memakan korban-korban selanjutnya yakni kelompok-kelompok kritis khususnya yang berbeda pendapat dengan pemerintah.

“Kepada ormas korban Perppu, saya sarankan untuk melakukan perjuangan hukum yang fundamental untuk memperoleh hak-hak dasarnya seperti hak berserikat dan hak berpendapat,” pungkasnya.

 

Sumber : Gerindra Sesalkan Pencabutan Status Badan Hukum HTI
Gerindra Sesalkan Pencabutan Status Badan Hukum HTI
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments