Saturday, May 28, 2022
Home Nasional Gubernur Kalbar: Tindakan Pencegahan Korupsi Tidak Populer

Gubernur Kalbar: Tindakan Pencegahan Korupsi Tidak Populer

Gubernur Kalbar, Cornelis pada Rapat kerja (Raker) bersama Bupati, Camat dan Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Sanggau yang dilaksanakan di GPU, Selasa (19/9) sore menyampaikan bahwa tindakan pencegahan korupsi dinilainya tidak populer. Hal itu mengingat uang yang digunakan di ADD/DD merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Sehingga dibutuhkan aparat untuk mengawal dan melakukan pencegahan korupsi sebagai bentuk pencegahan korupsi.

“Tapi Bapak/Ibu boleh tanya Jaksa boleh tanya polisi, tindakan pencegahan itu tidak populer,” katanya dihadapan 163 Kades dan 6 Lurah serta Camat dan Kapolsek se Kabupaten Sanggau.

 

Hadir dalam raker tersebut, Gubernur Kalbar Cornelis, Kepala BPM-Pemdes Provinsi Kalbar Alexander, Bupati Sanggau Paolus Hadi, Sekda Sanggau beserta jajaran OPD, Forkompinda Sanggau, para Kades, Camat, Kapolsek, BPKP perwakilan Kalbar, Kejaksaan Tinggi Kalbar, Polda Kalbar dan instansi vertikal serta PKK dan GOW Kabupaten Sanggau.

Dalam kesempatan itu, Gubernur mengingatkan para Kades agar hati-hati menggunakan dana Desa yang diberikan Pemerintah yang dinilai cukup besar yang diberikan kepada setiap Desa.

Pemerintah berupaya jangan sampai korupsi di pusat pindah ke daerah dan seolah-olah Kepala Desa tidak mampu mengelola dana desa itu dengan baik. Tantangan itulah yang dijawab Pemerintah dengan melibatkan pendampingan yang sesuai keputusan Presiden supaya tidak terjerat masalah hukum. Untuk itulah, Kejaksaan, Polri dan BPKP memberikan pemahaman supaya korupsi ini tidak terjadi.

“Kalau penggunaannya sesuai prosedur dan sesuai aturan tidak perlu takut, untuk itulah hari ini dilaksanakan raker ini. Kegiatan ini mencoba mengajak kita merubah pola pikir dan melakukan revolusi mental bersama aparat penegak hukum,” ujarnya.

Sebagai Gubernur dia tidak bosan mengingatkan para Kepala Desa menjalankan aturan dengan benar sesuai prosedur yang berlaku.

“Lakukan perencanaan secara terbuka, laksanakan dengan transparan, jalankan itu sesuai prosedur, pasti selamat,” ingatnya.

Dia meminta para Kades dan Camat mengikuti kegiatan raker ini dengan baik. Jangan cuma datang, duduk, diam, pulang.

“Tapi ini nanti ditindaklanjuti, aturan sudah disampaikan, laksanakan aturan itu,” pesannya.

“Kalau sudah dilaksanakan sesuai UU tapi masih juga disalahkan, satu sen pun kita tidak makan uangnya tapi disalahkan, tembak mati saja, apa takut, tapi kalau kita salah kita boleh takut,” tambahnya.

Ia juga memastikan bahwa aparat tidak akan bekerja sembarangan, karena mereka bekerja ada etika, ada aturan dan tidak sembarangan.

“Makanya aturan di pegang, jangan berpegang pada Cornelis atau pada Paolus Hadi, pegang aturan, jangan lalai, jangan menganggap enteng, mental-mental seperti itu harus dirubah,” pintanya.

Bupati Sanggau Paolus Hadi meminta BPM Pemdes untuk melaporkan 12 Kades yang tidak mengikuti raker. Terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2017, besaran dana desa di Kabupaten Sanggau ini kurang lebih Rp 131 miliar dan alokasi dana desanya Rp 92,551 miliar, bagi hasil pajak dan retribusi daerah Rp 3,56 miliar sehingga rata-rata APBDes di Kabupaten Sanggau Rp 1,4 miliar.

“Itu rata-rata, ada yang lebih dan ada juga yang di bawah itu, tapi rata-ratanya 1,4 miliar,” katanya.

Bupati juga melaporkan bahwa penyaluran dana Desa tahap I di tahun 2017 telah disalurkan sebesar 60 persen dengan jumlah Rp78,25 miliar atau sama dengan alokasi dana Desanya Rp 37,20 miliar.

“Berarti baru 60 persen dan kami masih ada PR 40 persen,” terangnya.

Sumber : Gubernur Kalbar: Tindakan Pencegahan Korupsi Tidak Populer
Gubernur Kalbar: Tindakan Pencegahan Korupsi Tidak Populer
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments