Wednesday, October 27, 2021
Home Nasional Ingin Lindungi Konsumen, Ini Tanggapan YLKI Terkait Revisi Peraturan Taksi Online

Ingin Lindungi Konsumen, Ini Tanggapan YLKI Terkait Revisi Peraturan Taksi Online

Mulai 1 April 2017, Kementerian Perhubungan akan memberlakukan aturan baru terhadap transportasi/taksi berbasis aplikasi online.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan bahwa regulasi tersebut dapat diterima namun tetap harus dikaji secara kritis.

Menurutnya, dikeluarkannya regulasi tersebut oleh pemerintah mengacu pada prinsip dasar dalam bertransportasi yakni keselamatan, aksesibilitas, keterjangkauan, terintegrasi, kenyamanan dan keberlanjutan.

 

“Dari semua prinsip bertransportasi tersebut sampai saat ini taksi berbasis aplikasi baru menjawab terhadap satu poin saja, yakni aksesibilitas. Konsumen dengan (relatif) mudah mendapatkan taksi online daripada taksi konvensional, sedangkan aspek yang lain masih belum berjalan baik,” kata Tulus di Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Ia mengatakan bahwa taksi online belum mampu menjawab kebutuhan dan perlindungan pada konsumen yang sebenarnya. Misalnya, belum mempunyai standar pelayanan minimal yang jelas, baik untuk armada dan sopirnya.

Selain itu, ia juga menyoroti soal tarif taksi online, yang menurutnya tidak bisa dibilang murah, bahkan bisa lebih mahal daripada taksi konvensional. “Sebab taksi online memberlakukan tarif berdasarkan jam sibuk (rush hour). Pada rush hour, tarif taksi online jauh lebih mahal apalagi dalam kondisi hujan. Jadi, untuk diberlakukan tarif bawah taksi online secara praktis tidaklah kesulitan karena selama ini secara tidak langsung justru sudah menerapkan tarif batas bawah dan batas atas,” demikian katanya.

Menurutnya, yang harus disorot adalah bagaimana mekanisme pengawasan terhadap implementasi tarif batas atas dan batas bawah tersebut. Aparat penegak hukum akan kesulitan melakukan pengawasan dan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.

Ia juga mengatakan bahwa taksi online juga belum memberikan perlindungan kepada konsumennya jika terjadi kehilangan barang atau terjadi kecelakaan. “Bahkan jika terjadi sengketa keperdataan dengan konsumen akan diselesaikan via abritase di Singapura. Ini jelas tidak adil dan tidak masuk akal bahkan merugikan konsumen,” katanya.

Selain itu, operator taksi online juga belum memberikan jaminan perlindungan data pribadi konsumennya. Bahkan dalam Term of Contract nya, mereka bahkan akan menjadikan data pribadi konsumen untuk dishare ke mitra bisnisnya, misalnya untuk objek promosi. Oleh karena itu, Kemenhub dalam revisi Permenhub No 32 Tahun 2013 seharusnya mengatur poin-poin tersebut. Bukan hanya mengatur soal uji kir, proses balik nama STNK, atau bahkan tarif.

Selain itu, dalam konteks persaingan usaha, tidak boleh ada operator/pelaku usaha yang menerapkan kebijakan predatory tariff. Sebab predatory tariff akan membunuh operator yang lain sehingga mematikan operasi operator lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi jika ada operator yang menerapkan predatory tariff.

Di sisi yang lain, YLKI juga mendesak kepada operator taksi konvensional untuk meningkatkan pelayanannya, misalnya kemudahan mengakses bagi konsumen semudah taksi online. Jika perlu Kemenhub juga mengaudit tarif taksi konvensional, harus dibebaskan dari unsur inefisiensi. Sehingga konsumen tidak menanggung tarif/ongkos kemahalan karena ada unsur inefisiensi dalam tarif taksi konvensional.

Secara umum, revisi Permenhub No 32 Tahun 2013 sebenarnya sudah terlalu permisif dan kompromistis. Misalnya soal akomodasi/pembolehan terhadap mobil LCGC sebagai taksi. Padahal mobil LCGC hanya 1.000 cc, seharusnya tidak laik untuk angkutan umum karena tidak aman. Uji kir juga cukup dengan stiker tidak harus diketok di mesinnya.

@jitunews http://www.jitunews.com/read/55482/ingin-lindungi-konsumen-ini-tanggapan-ylki-terkait-revisi-peraturan-taksi-online#ixzz4cDR1MIJo

Most Popular

Recent Comments