Tuesday, July 27, 2021
Home Jitu News Ini Isi Maklumat Tiga Institusi Negara Terkait Ketertiban Pilkada 19 April

Ini Isi Maklumat Tiga Institusi Negara Terkait Ketertiban Pilkada 19 April

Jelang hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta pada 19 April mendatang, Polda Metro Jaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengeluarkan sebuah maklumat bersama yang bertujuan melarang mobilisasi massa ke TPS selama proses pesta demokrasi tersebut berlangsung.

Penandatanganan maklumat bersama tersebut dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan, Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti.

Inti dari maklumat tersebut adalah melarang melakukan mobilisasi massa ke TPS. Pada poin pertama, disebutkan mobilisasi massa dilarang lantaran dapat memunculkan potensi intimidasi secara fisik maupun psikologis, baik terhadap calon pemilih maupun para pihak yang sedang bertugas.

 

Poin kedua berisi larangan kepada mereka yang berasal dari luar Jakarta untuk ikut mobilisasi massa. Pihak yang berwajib memiliki otoritas untuk melaksanakan pemeriksaan di jalan dan berhak meminta massa untuk kembali ke daerah masing-masing.

Pada poin ketiga dijelaskan akan sanksi yang akan diberikan jika ada pihak yang melanggar (tetap memaksa mobilisasi massa di dan/atau ke Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, tujuan utama peluncuran maklumat tersebut adalah menjaga kondisi di TPS agar tetap kondusif dan tidak terpengaruh hal-hal yang berbau intimidasi.

“Intinya bahwa di maklumat itu melarang adanya mobilisasi massa ke Jakarta ke TPS-TPS karena dengan adanya mobilisasi massa ini nanti akan dikhawatirkan akan mengganggu ketertiban dan pemilih akan merasa diintimidasi,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (17/4/2017).

Berikut ini tiga poin maklumat tersebut.

1. Setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya, karena dapat membuat situasi Kamtibmas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologis. Sedangkan sudah ada penyelenggara Pemilukada yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan Pengawas Pemilukada yang berwenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya.

2. Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan diminta untuk kembali, dan bila sudah berada di Jakarta maka akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.

3. Bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.

@jitunews http://jitunews.com/read/56953/ini-isi-maklumat-tiga-institusi-negara-terkait-ketertiban-pilkada-19-april#ixzz4eZL3fwOG

Most Popular

Recent Comments