Wednesday, October 27, 2021
Home Nasional Ini Penjelasan Lengkap Ahok tentang Strategi Pembahasan APBD DKI dengan DPRD

Ini Penjelasan Lengkap Ahok tentang Strategi Pembahasan APBD DKI dengan DPRD

Debat kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta putaran kedua digelar di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (12/4/2017) malam. Tampil sebagai moderator debat, presenter senior Ira Koesno.

Debat resmi yang diselenggarakan KPUD DKI Jakarta itu dihadiri oleh dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama- Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Pada segmen pertama, kedua pasangan calon diminta menjelaskan strateginya agar terhindar dari konflik antara pihak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dalam pembahasan anggaran, khususnya dalam pembahasan APBD DKI Jakarta.

 

Hal itu mengingat adanya kasus di DKI Jakarta terkait pembahasan APBD DKI Jakarta yang berbuntut tegangnya hubungan antara eksekutif (Pemerintah Provinsi DKI) dengan DPRD DKI Jakarta.

Pasangan pertama yang dimintai tanggapannya adalah pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Ahok, sapaan populer Calon Basuki Tjahaja Purnama, menjelaskan, kunci terciptanya hubungan baik dalam antara pemerintah dan DPRD adalah transparansi perencanaan APBD.

Menurutnya, transparansi perencanaan memungkinkan kepastian pengalokasian anggaran di RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta yang dibahas bersama DPRD.

Bentuk transparansi perencanaan itu, kata Ahok, terwujud dalam smart city. Smart city merupakan aplikasi yang dibuat oleh Pemda DKI, yang menyajikan data dan konsep perencanaan pembangunan pemprov DKI Jakarta.

“Bagi kami, sebetulnya tidak terlalu susah. Karena kami mengalami sendiri kejadian tahun 2015 yang paling penting adalah bagaimana kita membuat transparansi. Dari usulan masyarakat sudah menggunakan di Musrenbang (Musyawarah Pembangunan). Semua data bisa dilihat di smart city, Ini siapa yang usul, untuk apa, sehingga waktu naik ke kecamatan, tidak bisa hilang,” jelas Ahok.

Ahok mengingatkan agar masyarakat tak perlu mencurigai anggota DPRD DKI secara berlebihan. Sebab, menurut dia, yang terjadi di DPRD DKI pada tahun 2015 adalah perilaku beberapa oknum. Persoalan itu, kata dia, telah selesai setelah pihak pemprov memberikan penjelasan berdasarkan data perencanaan.

“Persoalan ke DPRD, kita jangan suudzon ke semua anggota dewan, karena banyak anggota dewan juga yang baik sebetulnya. Hanya oknum tertentu saja yang ada kepentingan. Tapi setelah kita jelaskan situasi sekarang, tidak mungkin kita belanja sesuatu barang yang tidak berguna untuk masyarakat,” imbuh Ahok.

Dalam pembahasan RAPBD DKI dengan pihak DPRD, kata Ahok, Gubernur dan Wakil Gubernur perlu menyampaikan dasar dan tujuan penganggaran yang dimasukan di dalam RAPBD.

“Kita bisa ingat dulu APBD DKI menghabiskan banyak uang tapi masyarakat nggak pernah merasakan. Kita masih ingat dulu kalau orang sakit bisa di rumah nggak berani berobat, karena hanya diganti 10 persen, 20 persen, 50 persen. Dengan penghematan uang seperti ini, uang buat anak-anak sekolah pun sudah kita tingkatkan, satu anak bisa dapat 600.000, 7,2jutaan satu tahun. Tentu ini semua karena penghematan-penghematan yang berhasil kami lakukan,” tandas Ahok.

Ahok mengingatkan, jika terjadi perbedaan pendapat yang alot dan tak menemukan titik temu, seorang Gubernur dapat mengeluarkan Peraturan Gubernur.

“Ada satu pasal juga, pelajaran (dari) yang kita lakukan pada tahun 2016. Ketika terjadi tidak ada kesepakatan dengan dewan, maka ada UU mengatur kepala daerah mengatur kepala daerah boleh mengeluarkan peraturan kepala daerah atau Pergub. Itu yang kami lakukan. Sehingga, melalui peristiwa itu, dengan dewan terjadi kesepakatan, 2016 sama-sama membuat perda APBD,” ucap Ahok.

@jitunews http://jitunews.com/read/56765/ini-penjelasan-lengkap-ahok-tentang-strategi-pembahasan-apbd-dki-dengan-dprd#ixzz4e6LLmXIO

Most Popular

Recent Comments