Monday, September 27, 2021
Home Nasional Juri: Keterbukaan Informasi Bukan Hanya Sekedar Perintah Undang-Undang

Juri: Keterbukaan Informasi Bukan Hanya Sekedar Perintah Undang-Undang

Ketua KPU Juri Ardiantoro mengungkapan proses ketuk tular keterbukaan informasi harus di dorong tidak hanya dari KPU RI tetapi juga harus diupayakan secara mandiri oleh setiap satuan kerja KPU Provinsi dan KIP Aceh, sehingga perubahan paradigma akan terjadi disetiap lini.Hal tersebut diungkapkan Juri dalam Rapat Evaluasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, Selasa (4/4).

“Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan di KPU Provinsi/KIP Aceh mengalami kemajuan yang sangat signifikan dan perubahan paradigma yang terjadi di jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh menjadi sangat penting yang menandai komitemen KPU sebagai badan publik yang professional, transparan dan akuntabel,” tutur Juri.

Juri menjelaskan, keterbukaan informasi maknanya lebih dari sekedar perintah Undang-Undang ataupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang kita punya, karena jika dipandang sebagai perintah Undang-Undang dan PKPU hanya sebatas administrasi saja.

“Keterbukaan informasi harus dipandang sebagai investasi yang kita bisa memperoleh manfaat dari keterbukaan tersebut, apa uang saja bisa di investasikan bila lembaga sudah mau membuka diri secara langsung maupun tidak langsung dapat mendorong partisipasi publik apa saja yang menjadi program dari lembaga tersebut,” ujar Juri.

Lebih lanjut Juri menjelaskan, keuntungan lain yang didapatkan jika suatu lembaga berinvestasi melalui keterbukaan informasi publik adalah lembaga tersebut dapat mencegah atau meminimalisir potensi konfik yang akan terjadi.

“KPU sebagai penyelenggara pemilu yang tugas utama memfasilitasi orang-orang dalam berkompetensi memperebutkan kekuasaan politik secara linier pasti akan timbul konflik di dalamnya, salah satu caranya agar konflik bisa diminimalisir adalah dengan membuka diri,”jelasnya.

Dalam acara tersebut juga dilakukan pengumuman hasil pemeringkatan standar kepatuhan Pejebat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Provinsi di seluruh Indonesia. Pemeringkatan tersebut dilakukan berdasarkan tujuh kategori penilaian, yang terdiri dari penilaian berdasarkan sosialisasi regulasi,ruang pelayanan informasi, website, daftar informasi publik, laporan pelayanan, E-PPID, serta PPID, dari ketujuh kategori tersebut diperoleh empat penilaian yakni sangat patuh, patuh, kurang patuh dan tidak patuh. Dari keseluruhan penilaian diperoleh 3 provinsi dengan penilaian sangat patuh, yaitu:

1.    Daerah Istimewa Yogyakarta
2.    Bali
3.    Nusa Tenggara Barat

(ajg/red.FOTO KPU/ook/Humas)

 

http://kpu.go.id/index.php/post/read/2017/5898/Juri-Keterbukaan-Informasi-Bukan-Hanya-Sekedar-Perintah-Undang-Undang

Most Popular

Recent Comments