Saturday, July 31, 2021
Home Nasional Kebijakan Pemerintah 'Intip Saldo' Resahkan Masyarakat, Ini Protes Keras INDEF

Kebijakan Pemerintah ‘Intip Saldo’ Resahkan Masyarakat, Ini Protes Keras INDEF

Ekonom dari Institute For Development of Economic & Finance (INDEF), Dr Aviliani, menerangkan bahwa batasan nilai saldo Rp 1 miliar yang secara otomatis dapat dilaporkan perbankan kepada Ditjen Pajak, yang sering disebut ‘intip saldo’, pada dasarnya sangat membahayakan. Menurut ia, saldo tidak bisa secara efektif dilihat sebagai mutu pendapatan.

“Saya imbau masyarakat nggak perlu panik, karena juga bahaya. Perilaku masyarakat itu mempengaruhi ekonomi juga. Masyarakat kecil bilang ya sudahlah nggak usah ke Bank, pegang cash aja. Yang besar-besar misalnya ya sudah lah cari negara yang pasti kepastian buat kita. Nah itu juga bahaya,” jelas Aviliani kepada Jitunews.com, di Jakarta Selatan, Kamis (8/6).

Sementara itu, Direktur INDEF, Enny Sri Hartati, menilai, keputusan Kementerian Keuangan merevisi kebijakan batasan saldo rekening (intip saldo) yang secara otomatis bisa dilaporkan perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak membuat masyarakat resah.

“Jika tidak ada payung hukum yang jelas, kami khawatir akan menimbulkan berbagai macam moral hazard. Orang bisa banyak berspekulasi, malah kontradiktif dari tujuan keterbukaan informasi,” keluh Enny menambahkan.

Sekedar informasi, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan diatur batas saldo yang bisa langsung dilaporkan bank ke Ditjen Pajak, yaitu Rp 200 juta untuk perorangan. Namun, hal itu memicu protes dari masyarakat yang menganggap batas Rp 200 juta terlalu kecil.

Pasca mendapatkan saran dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar kebijakan perpajakan lebih mencerminkan rasa keadilan dan keberpihakan kepada pelaku UMKM angka itu diganti menjadi Rp1 miliar.

Oleh karena itu, untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak terganggu dari implikasi negatif dari dikeluarkannya Perppu No 1/2017, Peneliti dan Ekonom INDEF meminta kepada pemerintah untuk melakukan:

1. Perlu didahului sosialisasi kepada aparat pajak secara memadai karena dalam prakteknya kebijakan antar KPP banyak yang berbeda (multitafsir kebijakan).

2. Harus ada kejelasan kewenangan petugas pajak dalam menggunakan serta memanfaatkan data informasi keuangan nasabah perbankan yang diatur secara jelas dalam ketentuan umum perpajakan (KUP).

Hal ini agar ada payung hukum dan aturan main yang jelas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya moral hazard. Selain itu, bagi nasabah juga akan memberikan perlindungan serta kepastian hukum.

3. Sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat dengan lebih intens agar masyarakat dapat memahami, karena mereka merasa tidak nyaman walaupun sebagian besar dari mereka mungkin sudah membayar pajak.

4. Dalam penyampaian laporan data nasabah sebaiknya menggunakan sistem dengan satu pintu. Misalnya, melalui OJK. Apabila data dapat diakses oleh banyak pihak, apalagi jatuh ke tangan aparat yang tidak bertanggung jawab dapat menjadi alat pemerasan.

5. Meningkatkan komunikasi yang lebih baik ke seluruh lapisan masyarakat agar tidak terkesan menakut-nakuti.

“Untuk menahan ini sebaiknya pemerintah mensosialisasikan ini dengan baik kepada masyarakat,” timpal Aviliani seraya menutup pembicaraan.

 

Sumber : Kebijakan Pemerintah ‘Intip Saldo’ Resahkan Masyarakat, Ini Protes Keras INDEF
Kebijakan Pemerintah ‘Intip Saldo’ Resahkan Masyarakat, Ini Protes Keras INDEF
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments