Sunday, November 28, 2021
Home Nasional Ketimpangan Akses Perumahan di Jabodetabek Paling Parah

Ketimpangan Akses Perumahan di Jabodetabek Paling Parah

Kebutuhan akan tempat tinggal terutama rumah susun di Jakarta semakin tinggi. Namun, kebutuhan tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan rusun.

Belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengatakan bahwa warga yang minta unit di rumah susun sudah hampir 11.000. Sedangkan unit yang tersedia yang kosong hanya sekitar 1.500. Jelas, ada kesenjangan tinggi antara permintaan dan pasokan.

Sejatinya, permasalahan ketimpangan ketersediaan perumahan dan permintaan saat ini tengah menjadi tantangan serius bagi negara-negara di berbagai belahan dunia. Indonesia pun tidak luput dari masalah itu.

Penyebabnya adalah masyarakat tidak mampu membeli karena harganya terlalu tinggi. Pemerintah pernah menyampaikan bahwa mayoritas penduduk Indonesia pada segmen menengah ke bawah hanya mampu melakukan cicilan rumah sebesar Rp 500.000 per bulan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, menilai, perlu ada terobosan nyata agar backlog bisa ditekan. Opsi yang bisa dipilih, pemerintah menyediakan land bank yang relatif tidak terlalu jauh dari perkotaan, untuk kemudian dibangun oleh swasta.

“Land bank ini sebenarnya banyak dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemda. Di sisi lain, sebenarnya, sudah ada aturan jika swasta membangun rumah mewah, maka wajib juga membangun rumah subsidi. Masalahnya, pengusaha properti seringkali membangun di tempat lain. Ini terjadi karena tidak ada sanksi tegas,” ujar Bhima dalam keterangan tertulisnya kepada Jitunews.com, Kamis (3/8).

Disampaikan Bhima, pemerintah bisa meniru Singapura, pemerintah dan swasta berkolaborasi. Lahan disediakan dan sudah dibebaskan pemerintah, sehingga swasta lebih leluasa membangun.

Urusan tanah, kata Bhima, selama ini memang menjadi kendala utama pengembang karena rumitnya pembebasan, belum lagi izin konstruksi yang lama. Izin konstruksi di Jakarta lebih lama dibandingkan daerah seperti Manado dan Makassar.

“Memang izin saja di pusat lama. Padahal backlog di Jabodetabek paling parah. Jika sudah ada skema land bank, mestinya banyak swasta tertarik,” ujar Bhima.

Untuk itu, skema land bank dalam jangka pendek bisa dipilih agar semakin banyak swasta membangun rumah subsidi. Selama ini, insentif untuk pengembang masih relatif kecil. Pemerintah bisa mengeluarkan paket kebijakan lagi khusus untuk pembangunan rumah murah, kalau dirasa kurang bisa diberi tax allowance.

Dari sisi komponen pembangunan rumah, berdasarkan riset Indef, faktor lahan masih menjadi komponen utama pembentuk biaya. Jangan heran jika kemudian pengembang lebih senang membangun rumah kategori mewah ketimbang rumah murah subsidi karena komponen bahan bangunan juga sama.

“Memang nomor satu lahan. Komponen biaya paling tinggi. Dari sisi harga bahan bangunan, relatif sama,” ucapnya.

Di sisi lain, pemerintah pun, dalam meminimalkan backlog, bisa melihat berbagai terobosan inovatif di sektor properti. Tidak bergantung pada skema konvensional alias bahan bangunan biasa dalam membangun rumah, terutama rumah subsidi.

Pasalnya, ada banyak model teknologi baru yang bisa diadopsi, seperti rumah kayu dengan teknologi tinggi, tahan gempa, anti air, mampu menyerap cahaya sehingga lebih hemat energi dan dari sisi harga jauh lebih murah.

Solusi yang tepat dan memadai tidak hanya mencakup penyediaan rumah berkualitas terjangkau, namun juga keberlanjutan jangka panjang dengan cara yang ramah lingkungan.

“Model-model inovatif, saya setuju diterapkan. Tentu harapannya, model inovasi itu bisa diproduksi di dalam negeri sehingga ketika kebutuhan tinggi tidak bergantung impor. Teknologi itu bisa diadopsi dari hulu ke hilir, tidak hanya rancang bangun tapi juga material. Tentu yang efisien dan terjangkau,” tutup Bhima.

 

 

Sumber : Ketimpangan Akses Perumahan di Jabodetabek Paling Parah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments