Saturday, October 16, 2021
Home Nasional Kisruh Penerimaan Akpol, Kapolda Jabar Terancam Sanksi?

Kisruh Penerimaan Akpol, Kapolda Jabar Terancam Sanksi?

Kisruh ketidaktransparanan penerimaan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Jawa Barat akhirnya berimbas buruk terhadap Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charliyan.

Karena hal tersebut, dikabarkan Anton terancam dijatuhi sanksi oleh Mabes Polri. Hal tersebut diungkapkan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadivhumas) Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, saat ditemui di kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/7) kemarin.

“Kita ini organisasi besar, kan. Pasti ada (sanksi) nantinya,” tukas Setyo.

Kemudian, Setyo pun menuturkan bahwa Polri telah menerjunkan tim evaluasi ke Polda Jawa Barat. Soal pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang berpotensi dijatuhkan karena kisruh penerimaan Akpol, Setyo belum bisa membeberkan.

“Pelanggaran nanti dilihat,” ujarnya.

Pada kesempatan berbeda, Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian, menegaskan bahwa Polri tidak mengenal sistem prioritas putra daerah dalam perekrutan Taruna Akpol 2017. Prioritas putra daerah, kata dia, hanya berlaku untuk Kepolisian di Papua.

“Peraturan Kapolri dengan tegas menyatakan bahwa yang ada peraturan yang memprioritaskan putra daerah hanyalah Papua. Papua diberikan prioritas karena bila mereka bersaing dengan calon dari pantai, pendatang, maka mereka akan kalah. Kalau daerah lain, yang kualitas pendidikannya sama, apalagi Jawa Barat, yang bibit unggul, tidak ada istilah putra daerah. Semua sama, ranking menentukan,” tegas Tito di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (3/7).

Soal kisruh calon Taruna Akpol ini juga sampai ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dikutip dari kumparan, Komisioner Kompolnas, Andrea H Poeloengan, mengaku prihatin atas masalah tersebut.

“Saya merasa prihatin atas yang terjadi di Polda Jawa Barat. Dalam kaca mata hukum saya, ini ada dugaan tindak pidana diskriminasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras,” ujar Andrea.

Lebih lanjut, Andrea menuturkan, kebijakan Kapolda Jawa Barat terkait pembedaan dan pembatasan antar kuota putra daerah dan non putra daerah dalam penerimaan anggota Polri sesungguhnya bertentangan dengan aturan yang telah ditentukan oleh Panitia Pusat dalam hal ini Mabes Polri.

Dan, lanjut dia, jika kemudian penyidik Bareskrim Polri dapat bertindak cepat, maka jika terpenuhi unsur-unsur dugaan tindak pidana beserta alat buktinya, sanksi pidananya diatur dalam pasal 15 UU 40/2008, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000.

 

Sumber : Kisruh Penerimaan Akpol, Kapolda Jabar Terancam Sanksi?
Kisruh Penerimaan Akpol, Kapolda Jabar Terancam Sanksi?
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments