Monday, October 25, 2021
Home Jitu News KKP – Polri Perkuat Koordinasi Guna Lindungi Nelayan Kecil

KKP – Polri Perkuat Koordinasi Guna Lindungi Nelayan Kecil

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terkait penanganan illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF), di Gedung Mina Bahari IV, Jakarta. Rakor tersebut utamanya ditujukan untuk membahas perlindungan dan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan kecil.

Rakor dipimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, dan dihadiri oleh Kepala Korps Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Badan Pemeliharaan dan Keamanan (Baharkam) Polri Muhamad Khairul, para Direktur Polisi Perairan dari seluruh Kepolisian Daerah, dan para pejabat eselon I KKP.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi menyampaikan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia yang telah bekerja sama dengan KKP dalam upaya-upaya pengamanan dan penegakan hukum, demi terciptanya kedaulatan sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia.

“KKP bersama Polri khususnya Polair, selama ini telah berupaya memberantas illegal fishing. Urusan kita selesai melawan illegal fishing dari luar, kini, kanan kiri kita diserang oleh orang-orang yang coba membetulkan diri. Tidak heran di Indonesia pendapatan negara dari perikanan rendah. Kenapa? Karena masih banyak markdown untuk menghindari pajak. Di sini kerugian negara akibat markdown ini mencapai Rp13 trilun lebih,” kata Menteri Susi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Jitunews.com, Selasa(9/5).

Untuk itu, Menteri Susi meminta, jajaran Polairud untuk tegas mengawal pengukuran ulang kapal perikanan di empat wilayah, yaitu Medan, Cirebon, Batam, dan Jakarta.

Menteri Susi juga mengimbau kepolisian untuk menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan mengutamakan perlindungan bagi nelayan kecil, guna mendorong kesejahteraan nelayan. Menurutnya, guna mencapai hal tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa instrumen perundang-undangan perlindungan nelayan, di antaranya Undang-undang Perikanan Nomor 7 Tahun 2016 dan Permen KP Nomor 1 Tahun 2017.

Beberapa perlindungan nelayan yang diatur di antaranya pembebasan nelayan kecil dari kewajiban untuk memasang sistem pemantauan kapal perikanan (VMS); pembebasan nelayan kecil dari kewajiban memiliki SIUP/SIPI/SIKPI; pembebasan nelayan kecil dari kewajiban membayar pungutan perikanan; kebebasan nelayan kecil untuk melakukan penangkapan ikan di seluruh WPP RI; dan penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dengan cara membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan.

Perizinan yang berlaku terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil, antara lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya.

 

Sumber : KKP – Polri Perkuat Koordinasi Guna Lindungi Nelayan Kecil
KKP – Polri Perkuat Koordinasi Guna Lindungi Nelayan Kecil
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments