Monday, August 2, 2021
Home Nasional Kritik Gaji Megawati CS, Ombudsman: Bagaimana Kewajiban Pemerintah Terhadap Pegawai Pemerintah Non...

Kritik Gaji Megawati CS, Ombudsman: Bagaimana Kewajiban Pemerintah Terhadap Pegawai Pemerintah Non PNS?

Gaji para fungsionaris Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)sangat fantastis. Tak heran jika persoalan ini lantas menuai polemik. Ombudsman RI memberi kritikan dengan mengungkit nasib pegawai pemerintahan non-PNS.

“Pernyataan Menteri Keuangan tentang penghasilan pejabat negara BPIP yang dinilai wajar mengingat sudah 6 bulan mereka bekerja dan belum mendapatkan haknya, mengindikasikan sikap ambigu pemerintah sebagai pemberi kerja,” ujar Komisioner Ombudsman La Ode Ida dalam keterangannya, pada hari Selasa (29/5).

Dia kemudian mempertanyakan bagaimana kewajiban pemerintah terhadap pegawai pemerintah non PNS.

“Jika terhadap BPIP yang baru dibentuk 6 bulan saja pemerintah begitu peduli terhadap hak-hak para pejabatnya, bagaimana dengan kewajiban pemerintah terhadap mereka yang juga bekerja sebagai pegawai pemerintah tetapi berstatus non PNS, bahkan hanya untuk hak dasarnya?” katanya.

Menurut La Ode, puluhan ribu pegawai pemerintah non PNS tercatat belum mendapatkan hak atas jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS TK).

Alasannya, belum ada Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar karena prosesnya masih dalam pembahasan dan belum tuntas sejak tahun 2015.

“Ironisnya, pada sisi lain pemerintah kerap mendorong perusahaan swasta untuk melindungi para pekerjanya dengan berbagai jaminan sosial yang menjadi kewajiban perusahaan pemberi kerja. Tetapi pemerintah sendiri abai terhadap para pekerjanya,” sebut La Ode.

Ombudsman RI disebut La Ode memandang pemerintah telah melakukan maladministrasi berat berupa pembiaran dan pengabaian kewajiban hukum. Ombudsman RI meminta pemerintah melakukan dua hal.

“Segera menerbitkan Peraturan Pemerintah terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non PNS, termasuk di dalamnya tenaga honorer/tidak tetap,” kata La Ode.

“Membuat aturan tentang standarisasi penghasilan para pejabat negara setingkat kementerian/lembaga,” tambahnya.

Presiden Jokowi angkat bicara soal besaran gaji pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Jokowi menegaskan tidak ikut campur terkait besaran hak keuangan.

Presiden mengaku itu bukan dari itung-itungan melainkan analisa jabatan dari KemenPAN, kalkuklasi dan perhitungan di Kemenkeu.

Sumber : Kritik Gaji Megawati CS, Ombudsman: Bagaimana Kewajiban Pemerintah Terhadap Pegawai Pemerintah Non PNS?
Kritik Gaji Megawati CS, Ombudsman: Bagaimana Kewajiban Pemerintah Terhadap Pegawai Pemerintah Non PNS?
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments