Thursday, September 16, 2021
Home Nasional Kutub Koalisi 2019 Mulai Tercium Pasca Pengesahan UU Pemilu

Kutub Koalisi 2019 Mulai Tercium Pasca Pengesahan UU Pemilu

Buntut dari pengesahan Undang-Undang Pemilu yang diputuskan dalam sidang paripurna membuka ruang terbentuknya koalisi partai politik jelang 2019. Perseteruan KMP-KIH jilid II mungkin saja terulang kembali.

Adalah sebuah keniscayaan fraksi-fraksi yang memilih walk out dalam paripurna seperti PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat bakal merancang koalisi bersama untuk menghadapi fraksi atau partai pendukung pemerintah seperti PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PPP dan Hanura.

Ambang batas 20 persen dalam pemilihan presiden (Pilpres) jelas memaksakan partai-partai untuk membentuk koalisi.

Bagi Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), sangat berat bagi partai politik dengan ambang batas tersebut mencalonkan presiden pilihannya masing-masing tanpa berkoalisi.

Bicara soal koalisi yang berpotensi muncul, HNW menegaskan partainya sangat mungkin berkoalisi dengan empat parpol yang memilih walk out saat paripurna.

“Yang jelas kalau Mahkamah Konstitusi menerima 20 persen, PKS sangat mungkin untuk berkoalisi dengan Gerindra. Karena Gerindra pun enggak bisa maju sendiri, PAN enggak bisa sendiri, Demokrat juga tak bisa. Harus ada koalisi,” demikian kata HNW di gedung wakil rakyat, Jumat (21/7).

Menurut HNW, komunikasi dan lobi antar keempat parpol tersebut telah berjalan baik dan telah berlangsung lama. Hanya saja, mantan ketua MPR RI itu mengaku partainya lebih sering berkomunikasi dengan Gerindra.

Sedangkan potensi koalisi dengan PAN atau Demokrat, HNW menegaskan pihaknya akan tetap menyertakan Gerindra demi mencapai ambang batas 20 persen.

“Kalau dengan PAN, tetap harus melibatkan unsur Gerindra, skenario dengan dua partai. Kami dengan Gerindra sudah lebih,” ujar Hidayat.

Namun, Hidayat masih berharap Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan UU Pemilu yang sudah disahkan. Dengan begitu tidak perlu ada syarat presidential threshold 20 persen.

“Insya Allah tidak 20 persen. MK belum bersidang dan yang mengajukan belum ada. Kami justru berharap MK betul-betul menegakkan konstitusi,” ujar Wakil Ketua MPR ini.

 

 

Sumber : Kutub Koalisi 2019 Mulai Tercium Pasca Pengesahan UU Pemilu
Kutub Koalisi 2019 Mulai Tercium Pasca Pengesahan UU Pemilu
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments