Tuesday, August 3, 2021
Home Nasional Lawan KPU, Partai Republik Hadirkan Saksi Ahli dalam Sidang Adjudikasi

Lawan KPU, Partai Republik Hadirkan Saksi Ahli dalam Sidang Adjudikasi

Partai Republik kembali melakukan sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta, Senin (5/3). Pada kesempatan itu Partai Republik mendatangkan Ketua Bawaslu periode 2008-2012, Bambang Eka Cahya Widodo sebagai saksi ahli.

Wasekjen DPP Partai Republik, Warsono mengatakan bahwa sangat terlihat sekali perbedaan pandangan antara saksi ahli Partai Republik dengan apa yang disampaikan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) terutama dalam menyikapi perubahan Pasal 9 PKPU No:11 Tahun 2017 dan Pasal 8 PKPU No:6 Tahun 2018 yang menghilangkan proses penelitian administrasi.

“Sangat-sangat berbeda pandangan, dari saksi ahli itu secara tidak langsung beliau langsung menuju ke pokok permasalahan,” ujar Warsono di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (5/3).

Warsono menjelaskan, Pasal 9 PKPU No:11 Tahun 2017 seharusnya gugur secara hukum karena telah terbit pasal Pasal 8 PKPU No:6 Tahun 2018.

“Perbedaanya di situ karena di dalam pasal tersebut dengan terbitnya atau lahirnya pasal PKPU nomor 6 tersebut berarti pasal PKPU yang lama harus gugur secara hukum karena mengikuti pasal yang terbaru dan peraturan yang terbaru,” tuturnya.

Warsono menjelaskan bahwa hasil keputusan dari sidang adjudikasi Partai Republik akan diumumkan pada hari Kamis (8/3) mendatang, namun apabila keputusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka Partai Republik akan melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Secara otomatis dengan mekanisme peraturan PKPU, kita tetap patuh dan kita ikuti karena dengan langkah keputusan Bawaslu nanti yang tidak kita harapkan otomatis secara hukum Partai Republik akan mengupayakan kembali mengambil upaya hukum ke PTUN. Dengan keputusan tersebut karena itu prosedurnya harus melalui Bawaslu,” jelasnya.

“Jadi kalau kemarin dikeluarkan SK 58 tersebut langsung ke PTUN tidak memenuhi syarat formil di PTUN tersebut karena harus melalui Bawaslu baru kemudian ke PTUN untuk bisa memenuhi syarat formil. Dengan SK itulah kita sengketakan kembali ke PTUN,” pungkasnya.

 

 

Sumber : http://www.jitunews.com/read/75879/lawan-kpu-partai-republik-hadirkan-saksi-ahli-dalam-sidang-adjudikasi

Most Popular

Recent Comments