Friday, July 30, 2021
Home Nasional Lho! Pemerintah Dukung Mantan Koruptor?

Lho! Pemerintah Dukung Mantan Koruptor?

Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk menolak mengundangkan Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan mantan napi koruptor nyaleg dianggap merusak citra pemerintah Jokowi.

Pasalnya, masyarakat akan menilai pemerintah mendukung para mantan koruptor yang sudah jelas telah merugikan negara di masa lalu.

“Sayang sekali kalau PKPU itu ditolak dan tidak segera diundangkan, akan membuat citra pemerintahan Jokowi itu seolah-olah tidak peduli dengan pemberantasan korupsi,” kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris pada Jumat (22/6).

Padahal, sebagian besar masyarakat mendukung Kemenkumham untuk segera mengesahkannya.

“Jadi tidak tepat kalau itu ditolak, tidak segera (diundangkan) oleh Kemenkumham,” tambah Haris.

Selain itu, dukungan Kemenkumham pada peraturan tersebut akan membuktikan komitmen pemerintah menjaring calon-calon yang bersih sebagai wakil rakyat.

“Itu komitmen untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, sebab pemerintahan yang bersih itu harus dimulai dengan kandidat yang bersih. Jadi penting sekali, walaupun di dalam Undang-undang Pemilu belum diwadahi secara eksplisit,” pungkasnya.

Lebih lagi, penolakan Kemenkumham untuk memproses PKPU berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu ke depannya.

Sumber : Lho! Pemerintah Dukung Mantan Koruptor?
Lho! Pemerintah Dukung Mantan Koruptor?
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments