Masyarakat Papua Minta Pemerintah Cabut PP No 1 Soal Perubahan Status Freeport

0
739

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Ketua Dewan Adat Papua Meepago, John Gobai menghendaki agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 terkait perubahan status Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasalnya, karena PP tersebut nyatanya menimbulkan efek domino yang negatif bagi masyarakat Papua.

Perubahan status tersebut adalah kali pertama terjadi di Indonesia pada eranya Presiden Joko Widodo. Yang mana salah satu poin dalam PP No 1 2017 itu adalah melarang Freeport untuk tidak lagi mengekspor konsentrat emas dan hasil tambang. Termasuk pula aturan yang mewajibkan PT Freeport Indonesia membayar bea keluar.

“Dari kami meminta pemerintah bijaksana sebelum menerapkan PP Nomor 1 tahun 2017, lebih baik dilakukan musyawarah terlebih dahulu terhadap PP ini,” demikian ucap John Gobai di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (5/3).

 

Meski begitu, John mengacungi jempol Jokowi yang bermasuk hendak melindungi kekayaan bumi Indonesia khususnya yang berada di Papua. Hanya saja, kebijakan yang dikeluarkan Jokowi justru berdampak pada lapangan kerja kerja yang berpotensi berkurang. Mengingat, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu telah merumahkan hampir seribu karyawan yang kebanyakan justru adalah masyarakat adat.

John menuturkan dampak yang ditimbulkan sejak PP Nomor 1 tahun 2017 itu muncul. Salah satunya, PT Freeport Indonesia mencabut 60 persen Corporate Social Responsibility (CSR) untuk masyarakat adat Papua. Dampaknya, para pelajar Papua yang merasakan dana CSR terancam putus sekolah.

Parahnya, sejauh ini John menilai, Pemerintah Indonesia terkait PP tersebut justru belum memberikan solusi terkait nasib pelajar Papua yang kini ibarat telur di ujung tanduk.

“Memang saya percaya tindakan Pak Presiden Jokowi yang sayang pada kami. Tapi semua putusan itu harus ditimbang baik buruknya. Ribuan orang dirumahkan. Pelajar Papua juga teracam putus sekolah karena subsidi CSR dicabut,” terang John.

Kendati, efek domino kian dirasakan oleh rakyat Papua, namun hingga kini tak satu pun rakyat Papua berhasil berdialog dengan Presiden dan menterinya. Padahal mereka mengaku sudah dua kali melakukan orasi di depan istana menuntut pencabutan PP itu kepada Presiden Joko Widodo.

@jitunews http://www.jitunews.com/read/54377/masyarakat-papua-minta-pemerintah-cabut-pp-no-1-soal-perubahan-status-freeport#ixzz4aXEvzaRE