Menakar Peta Politik di DPRD DKI dan Tantangan Anies Baswedan

0
57

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memiliki mitra kerja baru di DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Tercatat ada 106 anggota DPRD baru.

Terpilihnya anggota DPRD yang didominasi wajah baru ini, apakah akan berdampak pada peta politik di DPRD DKI? Apakah Anies Baswedan akan mendapat kesulitan dalam memutuskan kebijakan yang memerlukan kerja sama dengan DPRD?

Bagaimana peta politik di DPRD DKI Jakarta? Berikut ini ulasannya:1 dari 4 halaman

Menetapkan 106 Anggota DPRD Terpilih 2019-2024

KPU DKI Jakarta telah menetapkan 106 anggota DPRD periode 2019-2024 yang melanggeng ke Kebon Sirih. Penetapan tersebut disahkan dalam rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD DKI Jakarta di Hotel Merlynn, Petojo, Jakarta Pusat, Senin (12/8).

Tercatat sebanyak 59 orang dari 106 orang yang lolos adalah wajah-wajah baru. Anggota baru ini rencananya akan dilantik pada 26 Agustus 2019 “Dengan demikian nama calon terpilih kita tetapkan secara bersama-sama,” ujar Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos saat memimpin rapat pleno.

Dilantiknya anggota DPRD periode 2019-2024, apakah akan mengubah peta politik DKI Jakarta yang mendukung Anies Baswedan? simak penjelasan selanjutnya:2 dari 4 halaman

Perolehan Kursi Gerindra dan PKS

Sebagai partai pengusung Gubernur Anies Baswedan, jumlah kursi Partai Gerindra di DPRD DKI periode 2019-2024 sangatlah penting. Tercatat Partai Gerindra mampu meraup 935.793 suara atau mendapat jatah 19 kursi anggota DPRD. Perolehan kursi Partai Gerindra meningkat dari periode sebelumnya sebanyak 15 kursi.

Sementara itu, PKS yang juga partai pengusung Anies mampu meraup 917.005 suara atau memperoleh 16 kursi. Perolehan ini juga meningkat dibandingkan periode 2014-2019 yang hanya mendapat 11 kursi.3 dari 4 halaman

PAN

Selain ada Gerindra dan PKS sebagai partai pengusung Anies saat Pilgub 2017 lalu, terdapat PAN sebagai partai pendukung Anies Baswedan. Singkat cerita, PAN berbelok mendukung Anies di putaran kedua untuk melawan Ahok-Djarot kala itu, setelah calon yang diusung yakni AHY-Syviana Murni kalah di putaran pertama.

Bergabungnya PAN mendukung Anies menjadi angin segar. Karena dukungan Anies di DPRD bertambah, yang awalnya hanya Gerindra dan PKS kini sekarang ada PAN.

Pada periode 2019-2024, PAN mampu memperoleh 375.882 suara atau 9 kursi. Perolehan kursi PAN meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang hanya mendapat 2 kursi.

Bergabungnya Gerindra dengan 19 kursi, PKS 16 kursi dan PAN 9 kursi jika ditotal terdapat 44 kursi yang mendukung Anies Baswedan di DPRD DKI. Bagaimana perolehan kursi partai oposisi? Apakah lebih banyak? Atau malah pendukung Anies yang mendominasi? Simak penjelasan selanjutnya:4 dari 4 halaman

Perolehan Suara Oposisi

Sementara itu Partai PDIP, yang pada Pilgub 2017 lalu tidak mendukung Anies saat ini memperoleh kursi tertinggi di DPRD DKI periode 2019-2024. Di DKI Jakarta PDIP memperoleh 1.336.344 suara atau 25 kursi. Perolehan kursi PDIP menurun jika dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 28 kursi.

Kemudian Demokrat memperoleh 386.434 suara atau 10 kursi. Perolehan kursi ini sama dengan periode sebelumnya 10 kursi. Selanjutnya ada Partai NasDem dengan 309.790 suara di DKI Jakarta atau 7 kursi. Perolehan NasDem meningkat dibandingkan periode sebelumnya 5 kursi.

Selanjutnya ada PKB dengan suara 308.212 suara DKI atau 5 kursi. Jumlah ini menurun dibandingkan periode sebelumnya 6 kursi. Partai Golkar memperoleh 300.246 suara atau 6 kursi. Kemudian ada PPP dengan 175.935 suara atau 1 kursi, turun signifikan dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 10 kursi.

Kemudian ada partai baru yang cukup mengejutkan, yakni PSI. Walau tak mampu menembus ke Senayan karena perolehan suaranya di bawah ambang batas parlemen dengan perolehan suara 2.650.361 atau 1,89 persen tingkat Nasional. Namun PSI mampu berjaya di DKI 404.508 suara atau mendapat 8 kursi.

Dengan perolehan kursi oposisi dan pendukung yang sudah dijelaskan di atas, mampukah Anies Baswedan bekerja sama dengan DPRD periode 2019-2024 dalam memutuskan kebijakan untuk Jakarta dengan mudah? Atau malah sebaliknya? Semua akan terungkap dan terjawab setelah DPRD dilantik dan mulai bekerja.

Sumber : Merdeka.com