Menakar Sikap MKD untuk Setya Novanto

0
685

Ketua DPR RI Setya Novanto resmi diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis, 16 Maret 2017. Ketua Umum Partai Golkar itu dilaporkan ke MKD oleh lembaga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman karena dianggap melakukan pembohongan publik. Novanto dituding berbohong soal keterangannya terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP Elektronik.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman berpendapat apa yang dilakukan Setya Novanto merupakan bentuk perilaku anggota DPR yang dikategorikan tidak pantas. Perbuatan Novanto, kata dia, turut merendahkan citra DPR.

“Seorang pimpinan kan enggak boleh berbohong dan mencla mencle. Jadi dasar itu saya melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke MKD,” kata Boyamin di komplek parlemen RI, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Dalam laporannya ke MKD, MAKI menyertakan Pasal 3 ayat 1 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2015 sebagai dasar pelaporan itu. Menurut aturan itu, anggota DPR harus menghindari perilaku tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan citra dan kehormatan DPR. Baik saat berada di dalam gedung DPR maupun di luar gedung DPR .

“Setya Novanto dalam hal ini melakukan dugaan pelanggaran etik karena melakukan perbuatan tidak terpuji atau bohong,” tutur Boyamin.

Dugaan keterlibatan Setya Novanto dalam kasus itu terkuak dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP pada Kamis, (9/3/2017) pekan lalu. Novanto disebut turut mendapatkan 11 persen atau Rp 574,2 miliar dari nilai proyek Rp 5,9 triliun bersama-sama dengan Andi Agustinus alias Andi Narongon, seorang pengusaha yang disebut-sebut ‘berperan besar’ dalam proyek pengadaan E-KTP.

Meski disebutkan dalam dakwaan jaksa pada sidang itu, Setya Novanto kerap membantah. Selain bersumpah tak terlibat dalam kasus itu, Novanto juga memberikan kesempatan kepada KPK untuk mengaudit rekening partai Golkar untuk membuktikan keterlibatannya.

“Saya sudah bersumpah saya tidak pernah menerima apapun dari e-KTP,” tegas Novanto dalam Rakor Partai Golkar di Hotel Red Top, Pecenongan, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Bantahan dan sumpah Setya Novanto itu pun sepertinya tak cukup kuat menghentikan asumsi publik yang menilai dirinya terlibat dalam kasus yang telah merugikan negara 2 triliun lebih itu. Pasalnya, dalam laporan MAKI ke MKD, juga disinggung terkait pertemuan tertutup antara pengusaha Andi Narongon dengan beberapa pihak, termasuk Novanto. Dalam pertemuan itu, juga dibahas proyek pengadaan E-KTP.

Dugaan adanya pertemuan itu semakin diperkuat oleh pengakuan Mantan Sekretaris Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraini. Menurut pengakuan Diah, pertemuan itu dilangsungkan di Hotel Gran Melia, Kuningan, Jakarta.

“Saya tidak tahu (inisiatornya). Waktu di Hotel Melia, kami itu kalau ada acara Pak Irman selalu libatkan kami. Dengan Pak Setya Novanto, Pak Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus,” kata Diah di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (16/3/2017).

Dalam pertemuan itu, hadir pula beberapa pihak, antara lain eks Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, politisi PDI Perjuangan Olly Dondokambey dan politisi Golkar Melchiar Marchus Mekeng. Diah menghadiri undangan itu karena diundang Andi Narongon.

Dalam pertemuan itu, kata Diah, Setya Novanto berpesan agar menjaga pelaksanaan proyek E-KTP. “Kami disampaikan di Depdagri (Kementerian Dalam Negeri) ada program e-KTP yang juga program strategi nasional. ‘Ayo kita jaga sama-sama’. Hanya itu,” tutur Diah.

Integritas MKD

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengingatkan agar MKD DPR dapat menunjukkan integritasnya dalam pengusutan dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus dugaan korupsi E-KTP. MKD, kata Lucius, harus bisa memastikan keputusannya tidak diintervensi pimpinan DPR. Termasuk Novanto.

“Dugaan MKD sebagai titipan pimpinan DPR itu ada. Itu juga kan yang terjadi pada kasus ‘Papa Minta Saham’. Tekanan publik akhirnya membuat MKD menyerah,” tegas Lucius, Kamis (16/3/2017) petang.

“Faktanya, orang-orang seperti Novanto yang pernah diadili di MKD juga kan bisa dengan mudah kembali lagi ke DPR,” tambah Lucius.

Lucius menilai wajar jika ada yang kembali melaporkan Novanto ke MKD. Pasalnya, kasus itu telah sampai pada tahapan sidang di pengadilan. Dakwaan jaksa secara gamblang membuka tabir kasus itu.

@jitunews http://www.jitunews.com/read/55038/menakar-sikap-mkd-untuk-setya-novanto#ixzz4bYEwLIqQ