Monday, September 27, 2021
Home Nasional Mendagri Sesalkan Asumsi Masyarakat Soal Penerbitan Perppu Ormas

Mendagri Sesalkan Asumsi Masyarakat Soal Penerbitan Perppu Ormas

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menegaskan pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tidak bermaksud anti maupun menghalangi aktivitas ormas-ormas keagamaan.

Ia pun menyayangkan penyebaran asumsi terkait Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang pada akhirnya seolah membuat pemerintah tidak pro ormas keagamaan.

Penerbitan Perppu Ormas sendiri ditujukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari ancaman ormas yang aktivitasnya diduga tidak sejalan dengan kaidah-kaidah Pancasila dan UUD 1945.

“Sesuai UUD 1945 negara akan melindungi warganya yang ingin berserikat termasuk membentuk ormas. Kalau ada organisasi yang berdiri atas nama agama, sah-sah saja. Namun, keberadaannya di Indonesia tentu harus patuh dan tunduk kepada aturan,” kata Tjahjo, dikutip dari laman resmi Kemendagri, Senin (17/7).

Tjahjo juga menegaskan bahwa ormas harus bersedia mematuhi Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dalam setiap aktivitasnya.

Sebelumnya, Tjahjo telah mengungkapkan bahwa Perppu Ormas tidak mendadak terbit, melainkan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan para pakar hukum, pakar sosial hingga tokoh agama. Kajian ini juga berdasarkan perkembangan gelagat dinamika ketika ormas yang diduga ingin mengganti landasan negara, Pancasila.

“Pemerintah mencermati dinamika, masukan berbagai pihak juga, mengundang para pakar hukum, tokoh agama hingga pakar sosial. Jadi tidak dadakan,” kata Tjahjo, Minggu (16/7).

 

 

Sumber : Mendagri Sesalkan Asumsi Masyarakat Soal Penerbitan Perppu Ormas
Mendagri Sesalkan Asumsi Masyarakat Soal Penerbitan Perppu Ormas
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments