Thursday, December 9, 2021
Home Jitu News Menjaga Kedaulatan Laut Melalui “Prosperity Approach”

Menjaga Kedaulatan Laut Melalui “Prosperity Approach”

Pola pendekatan pembangunan nasional berbasis daratan (land based-development) selama lebih dari tiga dekade lalu menyisakan berbagai masalah baik aspek ekonomi, sosial dan bahkan politik.

Faktanya pertumbuhan ekonomi yang digadang-gadang akan mampu menjamin kesejahteraan masyarakat itu, justru menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bersifat sentralistik.

Sentralistik karena pada kenyataannya dampak pertumbuhan makro ekonomi hanya dirasakan oleh kalangan tertentu khususnya korporasi dan secara kewilayahan hanya terpusat di Pulau Jawa, dengan kata lain masih berbasis pada ”Jawa Sentris”.

Padahal, kita tahu Kawasan Indonesia Bagian Timur merupakan daerah yang merupakan basis sumberdaya alam, namun ironisnya justru tidak mendapatkan nilai tambah apapun dari besarnya nilai ekonomi sumberdaya alam tersebut. Ketimpangan ekonomi inilah, kemudian justru secara politik mengancam keutuhan NKRI.

Adanya fenomena kecemburuan sosial yang memuncak dan terjadi pada wilayah-wilayah di garis depan NKRI, yang sangat berpotensi mengancam stabilitas ekonomi dan  secara langsung mempengaruhi stabilitas politik. Penyebabnya tiada lain praktik pembangunan yang bersifat sentralisitik.

Ketimpangan itu sangat kentara dapat dirasakan hampir di semua willayah perbatasan NKRI. Daerah yang merupakan basis sumberdaya hanyalah dijadikan objek, di mana nilai ekonomi yang dimiliki sebagian besar digunakan hanya untuk mendorong pembangunan di wilayah-wilayah induk.

Kita seakan lupa, bahwa karakteristik negara Indonesia adalah negara kepualauan (archipelago state) yang sudah barang tentu membutuhkan sentuhan khusus bagaimana mampu menjamin pemerataan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh wilayah NKRI.

Padahal dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) disebutkan dalam salah satu pasalnya, bahwa prinsip negara kepulauan bukanlah sebagai alat pemisah, melainkan sebagai alat yang menyatukan pulau-pulau yang satu dengan lainnya, yang kemudian diimplementasikan oleh Indonesia dengan istilah Wawasan Nusantara.

Paradigma laut masa depan bangsa

Penguatan konsepsi pendekatan pembangunan nasional berbasis maritim, semakin diperkuat sejak era kabinet kerja. Dalam beberapa kesempatan Presiden Joko Widodo telah mengingatkan pentingnya melihat laut sebagai masa depan bangsa ke depan. Presiden menyinggung bahwa bangsa ini sejak lama justru hanya “memunggungi laut”.

Penyebutan kalimat “memunggungi laut” bukan tanpa alasan, karena faktanya menunjukkan sebelumnya pengelolaan pembangunan belum melirik laut sebagai aset sumberdaya yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bangsa.

Pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia, merupakan tonggak sejarah baru untuk merespon bagaimana mengembalikan kejayaan Indonesia yang kita tahu sejak berabad-abad yang lalu Indonesia pernah berjaya dan disegani negara lain dengan menjadikan maritim sebagai basis kekuatan utama.

Bicara sumberdaya maritim setidaknya ada dua nilai strategis utama yang perlu menjadi fokus perhatian kita sebagai bangsa yang besar, yaitu : Pertama, nilai strategis ekonomi. Sumberdaya maritim merupakan sumberdaya yang kompleks yang mencakup sembilan sektor utama antara lain : perikanan (tangkap, budidaya dan pengolahan hasil), industri bioteknologi kelautan serta energi dan sumber daya mineral, sektor pariwisata bahari, perhubungan laut, sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, kehutanan pesisir (coastal forestry), industri dan jasa maritim, serta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan non konvensional.

Menurut Guru Besar IPB, Prof. Rokhmin Dahuri (dikutip dari Republika.co.id), dari ke sembilan sektor sumberdaya maritim di atas diperkirakan total potensi nilai ekonomi mencapai sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun.  Pemanfaatan potensi nilai ekonomi maritim harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, sehingga benar-benar mampu dirasakan baik oleh intra generasi maupun antar generasi.

Kedua, nilai strategis geopolitik. Secara geografis karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan tersendiri terutama bagaimana menjamin keutuhan NKRI, di mana sudah barang tentu membutuhkan pendekatan yang berbeda, bukan hanya melalui pendekatan keamanan (security approach), namun justru implementasi poros maritim memiliki arti penting sebagai sabuk dalam menjamin kedaulatan NKRI tetap terjaga melalui pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya maritim bagi pengembangan kawasan-kawasan terluar Indonesia.

Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya memberantas praktek-praktek Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) patut diapresiasi sebagai kinerja positif dalam upaya menyelamatkan nilai ekonomi sumberdaya maritim.

Penegakan hukum (law enforcement) segala bentuk pelanggaran di laut harus dilakukan secara konsisten, berkeadilan dan tidak pandang bulu sebagai bentuk pemberian efek jera bagi para pelaku kriminal.

Jika kita analisa secara komprehensif, bahwa praktik-praktik ilegal dan tindakan destruktif terhadap sumberdaya yang terjadi di laut dan dilakukan masyarakat, lebih banyak dipicu karena motif ekonomi.

Lagi-lagi ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat di kawasan-kawasan terluar dan pulau-pulau kecil yang notabene sebagai basis sumberdaya telah memicu tindakan-tindakan melanggar hukum dan mengancam disintegrasi jika tidak direspon secara berkeadilan.

Untuk itu akan lebih tepat jika low enforcement diiringi oleh upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pesisir sehingga lebih berdaya dalam melakukan pemanfaatan dan pengawasan sumberdaya yang ada.

Efektivitas pengamanan laut juga tergantung bagaimana aparat mampu melibatkan masyarakat lokal. Oleh karena itu penting sekali untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga dengan sendirinya memunculkan kesadaran dan tanggungjawab dari mereka.

Masih ingat tragedi lepasnya dua pulau, yaitu Sipadan dan Ligitan. Terlepas dari lemah atau tidaknya peran diplomasi kita, namun pada kenyataannya kita kecolongan, karena lalai dalam hal optimalisasi sumberdaya bagi kepentingan pembangunan wilayah, sehingga sulit mempertahankannya karena negara tetangga telah lebih dulu melakukan pemanfaatan.

Belum lagi kawasan-kawasan strategis lain seperti Ambalat, Natuna dan lainnya yang harus kita jaga dan lindungi melalui upaya pembangunan yang berkeadilan.

Dari foneomena di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa sebenarnya tidak cukup hanya menggunakan upaya-upaya berbasis “security approach” dalam memperkuat kedaulatan negara khususnya pada kawasan-kawasan terluar. Namun ada senjata yang lebih ampuh lagi, yaitu melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity approach).

Pendekatan kesejahteraan setidaknya akan memberikan dampak positif, antara lain : Pertama, secara ekonomi, akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada kawasan-kawasan strategis, jika ini telah tercapai maka secara langsung akan mampu mewujudkan pusat pergerakan ekonomi lokal dan secara langsung memberikan trickle down effect yang positif.

Kedua, secara politik, pendekatan ini secara langsung akan memperkuat basis pertahanan pada kawasan terluar. Artinya, kasus Pulau Sipadan dan Ligitan tidak akan terulang kembali yang kedua kalinya.

Di samping itu, pengembangan ekonomi kawasan terluar sangat efefktif sebagai sabuk pengaman (safety belt) dalam meng-counter pengaruh yang mengancam disintegrasi, termasuk pengaruh asing yang suatu saat bisa masuk.

Bagaimana “prosperity approach” ini diwujudkan?

Dalam konteks ekonomi sumberdaya, seiring kebijakan pengembangan poros maritim, maka sektor kelautan dan perikanan mempunyai nilai strategis penting sebagai salah satu sumber ekonomi maritim, bukan hanya itu sektor ini juga mempunyai nilai strategis secara geopolitik.

Jika didorong secara optimal, sektor kelautan dan perikanan secara ekonomi berpotensi dalam mendorong pergerakan ekonomi lokal dan daerah. Sedangkan di sisi lain secara geopolitik sektor ini juga berpotensi menjadi senjata ampuh dalam memperkuat NKRI khususnya pada wilayah-wilayah yang menjadi kawasan terluar dan perbatasan NKRI.

Sudah menjadi rahasia umum, wilayah perbatasan NKRI nyaris sejak dulu tidak mendapat sentuhan pembangunan berarti. Pemerintah seolah terjebak hanya memperkuat wilayah perbatasan melalui “security approach” (pendekatan keamanan), namun mengabaikan “prosperity approach”.  Dalam hal ini, pengembangan usaha berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan mempunyai potensi besar sebagai alternatif prosperity approach yang efektif dalam memperkuat wilayah-wilayah perbatasan NKRI.

Dalam upaya mewujudkan perttumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi maritim, maka diperlukan langkah strategis dengan melakukan percepatan pengembangan kawasan terluar dan perbatasan yang memiliki nilai strategis tinggi, baik nilai strategis ekonomi maupun geopolitik.

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini telah melakukan upaya percepatan pergerakan ekonomi pada kawasan terluar danperbatasan yaitu dengan menetapkan 20 (dua puluh) kawasan strategis sebagai kawasan yang menjadi fokus Program Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Secara Terpadu (PSKPT).

Program ini tentunya memiliki nilai penting, yaitu : (1) secara ekonomi, diharapkan akan mennjadi embrio bagi pergerakan ekonomi wilayah dan diharapkan menjadi penghela bagi kawasan lain disekitarnya; dan (2) secara geopolitik, menjadi langkah strategis dalam upaya menjaga kedaulatan NKRI melalui pendekatan kesejahteraan “Prosperity approach”.

Tentu kita berharap program ini akan memberikan dampak positif bagi pergerakan ekonomi, lokal, regional dan nasional, dan bukan hanya itu program ini akan mampu memperkuat Indonesia secara geopolitik.

 

Namun yang perlu menjadi catatan, bahwa pergerakan ekonomi atau pertumbuhan kawasan perbatasan akan terwujud jika pada suatu kawasan mampu dibangun secara terintegrasi, di mana rantai sistem produksi berjalan secara efektif. Kawasan terluar dan perbatasan harus di posisikan bukan hanya sebagai objek basis sumberdaya saja, tapi harus pula dibangun unsur penunjang dengan mendorong terbentuknya kawasan yang berbasis produksi.

Pengembangan kawasan terluar dan perbatasan juga tidak bisa dilakukan secara parsial, namun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya harus dilakukan secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan dengan melibatkan lintas sektoral dan elemen stakeholders.

Perencanaan program harus secara matang dilakukan terutama dalam melakukan pemetaan potensi sumberdaya yang berbasis unggulan daerah, pemetaan terkait potensi penunjang lainya serta pemetaan terkait skenario dan langkah antisipatif atas potensi, peluang dan tantangan dalam pengembangan wilayah terluar dan perbatasan, sehingga program benar-benar mampu berkesinambungan.

Penulis : Cocon, S.Pi, M.Si (Analysis Aquaculture Divisi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ikatan Alumni Sarjana Perikanan UNDID-DPD Jabodetabek.

 

 

 
Sumber : Menjaga Kedaulatan Laut Melalui “Prosperity Approach”
Menjaga Kedaulatan Laut Melalui “Prosperity Approach”
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments