Menko Luhut Minta Semua Pihak Bantu Kelancaran Logistik dan Bantuan Untuk Masyarakat

0
73

Jakarta, Harmoni Media — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan meminta semua pihak dapat membantu kelancaran logistik pada situasi seperti sekarang ini.

“Ini saya garis bawahi, untuk penyaluran logistik itu jangan sampai ada gangguan. Masalah ini super penting apalagi di saat kondisi seperti ini. Dan juga untuk pengiriman bantuan, terutama yang sudah berjalan periksa lagi keamanannya, dicek lagi seluruhnya terutama kebersihannya. Pengangkutan truk logistik di jalan raya ataupun kargo di pelabuhan jangan sampai ada gangguan. Saya minta kepada jajaran baik di pemerintahan pusat dan daerah, supaya jangan sampai ada aturan yang justru mempersulit penyaluran atau pengiriman logistik untuk masyarakat,” ujar Menko Luhut saat membuka rapat koordinasi melalui Video Conference, yang dihadiri oleh Menko Perekonomomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Wishnutama, Menaker Ida Fauziyah, perwakilan BI dan perwakilan kementerian/lembaga lainnya, di Jakarta pada Kamis (26/3).

Sektor Pariwisata Paling Terdampak

Akibat pandemi covid-19, sektor pariwisata dengan jutaan pekerja di sektor formal dan informal dinilai paling terdampak oleh wabah covid-19. Menko Luhut menilai hal ini juga perlu mendapatkan perhatian, tentunya dengan tetap memprioritaskan penanganan dan pencegahan wabah covid-19 di Indonesia.

Menparekraf Wishnutama, memandang perlu diberikan benefit khusus semisal pengurangan pajak bagi hotel dan restoran yang tidak memutus hubungan kerja dengan para karyawannya. Ia juga menyarankan agar program Kartu Pra-Kerja dapat diprioritaskan untuk para pekerja yang mendapatkan PHK akibat dunia usaha yang terdampak wabah covid-19.

“Extra benefit kepada perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan PHK bagi karyawannya, semisal pengurangan pajak untuk hotel dan restoran di Indonesia, hal itu akan sangat membantu mereka. Terkait dengan Kartu Pra-Kerja kami menyarankan ini diprioritaskan kepada karyawan yang mengalami PHK jadi untuk kartu Pra-Kerja yang training bisa dialihkan ke tahun depan apalagi mengingat kondisi seperti saat ini,” ujarnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT), stimulus fiskal untuk membantu sektor pariwisata, dan juga Program Kartu Pra-Kerja sebagai Social Safety Net bagi masyarakat yang paling terdampak.

“Untuk stimulus fiskal tahap kedua beberapa pasal seperti pasal 21 dan 25 Itu di_extend_ ke sektor pariwisata. Kita juga sudah siapkan BLT untuk masyarakat kita yang paling terdampak, kemudian untuk Kartu Pra-Kerja juga sudah dialihkan untuk benefit bagi yang mengalami pemutusan hubungan kerja,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Senior Gubernur BI, Destri Damayanti menyataka, kondisi saat ini lebih kompleks dibandingkan dengan kondisi pada 2008 lalu, dimana pada saat itu dunia juga diterpa krisis ekonomi global. Namun, BI tetap memprioritaskan di bidang kesehatan masyarakat, jaring pengamanan sosial dan juga terus berupaya menstabilkan sektor keuangan.

“Kita fokus ke penanganan kesehatan masyarakat, kemudian kepada program social safety net, karena ini berdampak sangat luar biasa bagi masyarakat. BI juga terus berusaha menstabilkan sektor keuangan, dengan cadangan devisa kita yang jumlahnya juga cukup besar,” ujar Destri Damayanti.

Selain itu, Plt Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo Manuhutu, juga berpendapat bahwa sektor pariwisata memang banyak terdampak, ia pun menyarankan beberapa hal di antaranya dengan benefit khusus.

“Semoga dengan adanya forum ini dapat membantu masyarakat, terutama di sektor yang banyak terdampak,” pungkas Odo Manuhutu.(idj)