Menkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Bisa Batal

6
5543

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan Peraturan KPU (PKPU) terkait larangan koruptor nyaleg bisa batal bila tidak diundangkan. Yasonna menunggu sikap dari KPU.

“(PKPU tak diundangkan) tidak bisa, batal demi hukum. Suruh baca Pasal 87 UU No 12 tahun 2011 yang mengatur perundangan, itu dipelajari di tingkat pertama di Fakultas Hukum. Kita tunggu itikad baik oleh KPU, masih ada waktu kok,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/6).

Ia mengatakan, draf PKPU tersebut sempat diserahkan ke Kemenkumham, namun dikembalikan.

“Kita kan minta, hak kita juga menyampaikan pendapat kita. Kita lihat, kita tunggu respons mereka, kita kembalikan nanti kita lihat respons mereka. Kita serahkan ke KPU untuk menjawab apa yang kita mau,” katanya.

Yasonna mengatakan, PKPU itu bertentangan dengan UU dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketika pembahasan di DPR, ia mengatakan aturan tersebut banyak yang tidak setuju.

“Kalau MK sudah buat gitu kami, pemerintah bersama DPR tunduk pada putusan MK, jadi itu persoalannya. Jadi pokoknya putusan MK kita patuhi, jangan kita buat sesuatu yang bertentangan dengan (MK),” ucap Yasonna.

Sebelumnya, KPU tetap akan memberlakukan aturan larangan mantan koruptor nyaleg pada Pemilu. Peraturan tersebut akan tetaap dijalankan meski tidak diundangkan.

“(Kalau masih ditolak) tahapan tidak mungkin tidak dijalankan. Ya KPU akan tetap jalan dengan PKPU yang ada,” ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Jumat (22/6).

 

Sumber : Menkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Bisa Batal
Menkumham: PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg Bisa Batal
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here