Monday, September 27, 2021
Home Nasional Mentan Bersama Kapolri dan Ketua KPPU Gerebek Gudang Beras di Bekasi

Mentan Bersama Kapolri dan Ketua KPPU Gerebek Gudang Beras di Bekasi

Sebuah gudang milik PT IBU berisi 1.161 ton beras subsidi pemerintah yang berlokasi di Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017 dini hari digerebeg Satgas Pangan Polri.

Diduga, gudang tersebut digunakan sebagai penampungan dan tempat pengemasan beras dari beras subsidi ke beras premium.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, mengapresiasi kinerja Satgas Pangan Polri yang bergerak cepat melakukan langkah-langkah pengamanan beras jutaan kilogram beras subsidi pemerintah.

“Kami sangat apresiasi kinerja jajaran Polri, khususnya Satgas Pangan yang bekerja tepat sasaran, dan ini adalah sinergi yang sangat baik,” katanya didampingi Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian; Ketua KPPU, Syarkawi Rauf; Kabareskrim Polri, Komjen Pol Ari Dono; Kepala Satgas Pangan Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto; dan Sekjen Kemendag.

Menurut Amran, jenis beras yang digerebeg tersebut rata-rata jenis IR 64 yang disubsidi oleh pemerintah, yang selanjutnya dipoles menjadi beras premium.

“Setelah kami melihat data-data tadi, dari sektor pertanian, jenis beras ini adalah beras IR 64 subsidi pemerintah, yang kemudian dipoles menjadi beras premium,” tuturnya.

Setelah berubah menjadi beras premium, lanjutnya, tentu harganya akan naik di pasaran.

“Semula harganya hanya Rp 6.000 – Rp 7.000 per kilogram, kemudian dijual Rp 20.400 per kilogram. Berarti ada selisih sekitar Rp 14.000 per kilogram. Katakanlah selisihnya Rp 10.000 per kilogram dari harga semula, jika itu dikali 1 juta, berarti Rp 10 triliun selisihnya. Kalau itu yang terjadi, ini akan menekan konsumen dan membuat konsumen menjerit, tapi petaninya tidak dapat apa-apa,” terang Amran.

Sementara itu, Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, mengungkapkan, mahalnya harga beras yang dijual oknum pemilik gudang tersebut salah satu diakibatkan terlalu tingginya disparitas harga di tingkat petani dengan tingkat konsumen.

“Padahal Mendag sudah mengeluarkan harga eceran tertinggi beras Rp 9.000 per kilogram. Artinya apa, di seluruh Indonesia tidak ada lagi harga beras di atas Rp 9.000 per kilogram. Tetapi dengan kasus ini, tidak hanya merugikan petani tapi juga konsumen karena konsumen dipaksa membeli dengan harga yang tidak wajar,” ujarnya.

Sependapat dengan Ketua KPPU, Kapolri juga menegaskan bahwa pemerintah jelas sangat dirugikan karena aksi oknum pemilik gudang tersebut, karena ada uang negara yang masuk, yakni subsidi.

“Subsidi pemerintah untuk bahan-bahan pokok seperti beras sekitar Rp 448 triliun, hampir sepertiga APBN kita. Jika sampai sembako seperti beras yang disubsidi hingga ratusan triliun dipermainkan seperti ini, bukan hanya merugikan masyarakat sebenarnya, juga pemerintah,” terang Tito.

Untuk itulah, sesuai dengan gagasan Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, dan KPPU untuk menstabilkan harga sembako, pihaknya pun langsung sinergi membentuk Satgas Pangan hingga ke daerah-daerah seluruh Indonesia.

“Saya memerintahkan seluruh jajaran melalui video konfrens untuk membentuk Satgas Pangan di 33 tingkat Polda dan hampir 500 tingkat Polres, satu Satgas Pangan di tingkat Mabes. Hasilnya, sebelum Ramadhan hingga saat ini harga sembako relatif stabil. Jadi, uang yang berhasil kita selamatkan hampir Rp 200 triliun, itu hanya sekitar 2 bulan,” kata Tito.

Dalam kasus ini, Kapolri Tito melihat ada sejumlah pelanggaran di antaranya di hulunya adanya indikasi curang.

“Pemerintah sudah menetapkan harga gabah Rp 3.700 per kilogram, tetapi dia beli harga tinggi yaitu Rp 4.900 per kilogram. Otomatis petani menjual kepada mereka yang menawarkan tertinggi. Begitu petani menjual kepada penawar tertinggi maka tersedot lah di sini,” terangnya.

Kemudian, pelanggaran selanjutnya yaitu beras yang disubsidi dikemas menjadi premium membuat harganya makin tinggi.

“Barangnya kan subsidi tapi dilabelnya premium. Jika itu yang terjadi, masyarakat tentu tertipu. Itu masuk melanggar UU Perlindungan Konsumen. Lalu Pasal 382 bis KUHP soal persaingan curang di samping UU tentang Persaingan Usaha,” papar Jenderal Tito.

 

 

Sumber : Mentan Bersama Kapolri dan Ketua KPPU Gerebek Gudang Beras di Bekasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments