Menteri Politik Jokowi

0
53

Jakarta – Presiden Jokowi mengungkap perbandingan komposisi menteri di periode kedua dalam masa kepemimpinannya adalah 55-45, di mana 55 persen calon menterinya diangkat dari kalangan profesional dan 45 persennya merupakan representasi parpol. Akankah pengisian kursi menteri Kabinet Jokowi benar-benar murni dari kalangan profesional, di saat gencarnya arus manuver politik dari parpol koalisi dalam kompetisi jabatan politik yang riuh menghiasi media massa terkini?

Bongkar Pasang

Pada 2014 lalu, babak awal Kabinet Kerja Jokowi, dari 34 menteri sebanyak 21 menteri atau sekitar 62% di antaranya berasal dari kalangan profesional murni. Profesional merujuk latar belakang akademisi, baik dosen maupun rektor universitas, ketua organisasi kemasyarakatan, pejabat perusahaan, dan sebagian berasal dari birokrat murni. Namun komposisi tersebut tidak bertahan lama, karena bongkar pasang pun terjadi hingga 6 jilid. 

Jilid Pertama, dilakukan saat pemerintahan Jokowi-JK berjalan 10 bulan. Terdapat 4 posisi menteri dan jabatan lain yang mengalami pembongkaran yakni Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Menko Polhukam, Menteri Perdagangan, dan Sekretaris Kabinet. 

Jilid Kedua, perombakan pada posisi 13 menteri dan satu badan yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Agraria Tata Ruang, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Pendikan dan Kebudayaan, Menteri Desa PDTT, Menteri PANRB, Menko Polhukam, Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, dan Wakil Menteri Perindustrian. 

PDIP sebagai parpol utama pendukung pemerintah masih memperoleh lima jatah menteri di kabinet kerja. Partai Nasdem dua Menteri dan Jaksa Agung, PKB tiga menteri, Hanura satu Menteri Koordinator, PPP satu menteri, PKPI memperoleh Kepala BIN, Golkar hanya satu menteri, dan PAN satu menteri. 

Jilid Ketiga, Jokowi merombak posisi Menteri ESDM lantaran pengangkatan Arcandra Tahar menuai polemik. Jilid Keempat hanya satu kementerian yang mengalami perubahan ditambah dengan beberapa lembaga pemerintahan non-struktural, yakni Menteri Sosial dan Kepala Staf Presiden. Jilid Kelima mengganti Menteri PANRB. Jilid Keenam, posisi Menteri Sosial yang semula dijabat Idrus Marham berganti ke kader Golkar lainnya. 

Enam jilid tersebut menjadi gambaran bagaimana Presiden Jokowi melakukan manajemen konflik ala Jawa. Lamun sira sekti ojo mateni (meskipun kamu sakti jangan suka menjatuhkan). Lamun sira banter aja ndhisiki (meskipun kamu cepat jangan suka mendahului). Dan terakhir, lamun sira pinter aja minteri (meskipun kamu pintar jangan sok pintar). Ruang balas budi politik diberikan Presiden Jokowi kepada relawan dan parpol koalisi dalam pergiliran kursi pejabat publik.

Dalam konteks 2019, bacaannya adalah bagaimana manuver Presiden Jokowi di tengah hegemoni partai politik. 

Menurut Gramsci (1988), hegemoni merujuk pada kuatnya pengaruh kepemimpinan dalam bentuk moral maupun intelektual, dan diciptakan melalui pemaksaan maupun pengaruh terselubung dengan perangkat-perangkat kekuasaan. Sehingga, kesadaran akan strategisnya posisi parpol koalisi pengusung Jokowi saat ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menancapkan jangkar pengaruhnya di masyarakat dalam waktu lima tahun ke depan melalui instrumen kekuasaan. 

Lima tahun ke depan adalah waktu emas bagi parpol untuk berkompetisi dalam estafet kepemimpinan nasional. 

Menteri Politik

Sungguhpun ada istilah menteri profesional, namun tak akan jauh dari pengaruh partai politik (parpol), atau dengan kata lain rekomendasi parpol menjadi “gong” penentu para profesional yang akan masuk dalam bursa menteri Kabinet Kerja Jilid II. Pada konfigurasi politik pengusung Jokowi-Maruf Amin yang lolos pada ambang batas parlemen, terdapat lima parpol yang memiliki pengaruh (power) dan kepentingan (interest) dalam bursa calon Menteri Kabinet Kerja Jilid II yaitu PDIP (19,33%), Partai Golkar (12,31%), PKB (9,69%), Partai Nasdem (9,05%), PPP (4,52%). 

Meskipun pemilihan menteri menjadi hak prerogatif Presiden, namun PDIP selaku the ruling party memegang peran yang sangat signifikan dalam kompetisi riuh komposisi Kabinet Kerja Jilid II. PKB meskipun perolehannya di bawah Partai Golkar, namun partai besutan Cak Imin) itu sudah “menang” di awal dengan terpilihnya KH Maruf Amin sebagai pendamping Presiden Jokowi. 

Melihat fakta ini, maka Partai Golkar dan Partai Nasdem melakukan manuvernya masing-masing. Partai Golkar mengincar kursi pimpinan DPR sekaligus memperoleh kursi Ketua MPR melalui Bambang Susatyo. Sedangkan Partai Nasdem mengambil peran sebagai konduktor dalam orkestra kompetisi kekuasaan. 

Bukan tanpa fakta, di tengah Megawati melakukan pertemuan politik dengan Prabowo, dalam kesempatan yang sama Surya Paloh mengumpulkan parpol koalisi minus PDIP. Alih-alih rekonsiliasi bangsa Jilid II pasca pertemuan apik Jokowi dan Prabowo di MRT, justru hal ini mencerminkan adanya perseteruan babak anyar. Fakta lain juga ditunjukkan saat Megawati urung menyalami Surya Paloh pada pelantikan DPR periode 2019-2024. 

Dalam analisis stakeholder, kedua parpol tersebut tergolong kategori key player yaitu mempunyai tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan politik yang sama-sama besar. Keduanya menjadikan Jokowi sebagai ikon untuk mengatrol perolehan suara pada Pileg 2019. Bahkan, sebelum PDIP mengusung Jokowi sebagai calon presiden, Partai Nasdem sudah mencuri start dengan meletakkan Jokowi sebagai ikon kampanye partainya malalui branding “Jokowi Presidenku, Nasdem Partaiku”. 

Menguatnya peran parpol terlihat juga pada perseteruan revisi RUU KPK dan RKUHP pada beberapa pekan lalu. Meskipun penolakan dari aliansi masyarakat sipil termasuk juga gerakan mahasiswa, namun publik bisa melihat dari media massa bahwa senyuman tanpa kepanikan itu tersuguhkan dari aktor-aktor politik untuk tetap mengesahkan kedua regulasi yang melawan psikologi publik. 

Maka dari itu, istilah menteri politik akan lebih relevan untuk melukiskan komposisi Kabinet Kerja Jilid II. Lima tahun ke depan menjadi waktu berharga bagi parpol untuk memupuk pengaruhnya kepada publik. Kursi menteri menjadi salah satu panggung yang strategis untuk menancapkan pengaruhnya di masyarakat. Terlebih, tema “SDM Unggul Indonesia Maju” adalah bentuk manis dari kemasan program politik yang langsung menyasar kepada pemilih. 

Elaborasi dari tema tersebut adalah program-program peningkatan kapasitas SDM dalam wujud pendidikan, pelatihan, bantuan permodalan, beasiswa pendidikan, bantuan sosial, dan bentuk-bentuk sejenis yang dapat mengikat masyarakat secara langsung. 

Baik dari profesional maupun dari representasi parpol, publik hanya mampu menitipkan harapan kepada mereka. Modernisasi dan keterbukaan informasi menjadi senjata ampuh bagi publik dalam memantau kinerja Kabinet Kerja Jilid II. Pun sebaliknya, pergeseran zaman ini menjadi senjata bagi pejabat publik untuk menunjukkan kinerjanya secara mudah dan langsung kepada masyarakat. 

Delapan puluh lima koma enam juta suara atau lebih dari separuh pemilih dalam Pilpres 2019 menjadi legitimasi yang perlu dirawat dengan baik. 

Niko AmrullahDirektur Litbang Indekstat, alumnus Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia 

Sumber : Detik.com