Monday, October 18, 2021
Home Nasional Menteri Susi: Kapal Bukti Kejahatan Tak Boleh Dilelang

Menteri Susi: Kapal Bukti Kejahatan Tak Boleh Dilelang

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyampaikan apresiasi kepada pihak Kejaksaan Agung atas ditundanya pelelangan 3 unit Kapal Ikan Asing (KIA) pelaku illegal fishing yang sedianya akan dilelang oleh Kejaksaan Negeri Batam melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam di Tanjung Pinang pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 lalu.

Menurut Menteri Susi, kebijakan pengelolaan barang bukti kapal hasil tindak pidana perikanan harus dipandang sebagai satu kesatuan upaya pemberantasan Illegal Unreportedand Unregulated (IUU) Fishing, sehingga tidak tepat jika dilakukan pelelangan.

“Semenjak dibentuknya Satgas 115 dan perang melawan IUU Fishing kita punya konsensus bersama. Pak Presiden juga perintahkan dalam beberapa pidatonya, kalau kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ilegal di Indonesia, ya ditenggelamkan atau dirampas untuk negara untuk dimusnahkan. Nah dimusnahkannya itu ada yang ditenggelamkan, ada yang dimonumenkan (sebagai koleksi museum pemberantasan IUUF), ada yang dikandaskan, tetapi bukan untuk dilelang,” ungkap Menteri Susi dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta (27/7).

Adapun tiga kapal yang sedianya dilelang adalah KM KNF 7444 milik Vietnam yang ditangkap oleh Kapal Polisi Bisma 8001 pada tanggal 25 Agustus 2016 di Laut Natuna; KM KNF 7858 milik Vietnam yang ditangkap oleh Kapal Pengawas KP Orca 002 p[ada tanggal 27 Juli 2016 di Laut Natuna; dan KM SLFA 5066 yang ditangkap oleh Kapal Pengawas KP Hiu 004 pada tanggal 16 Februari 2017 di Selat Malaka.

Menurut Menteri Susi, ketiga kapal tersebut sudah inkracht (diputuskan pengadilan) dirampas untuk negara dan pemiliknya dikenakan denda Rp 500 juta. Ia berpendapat, pelelangan barang bukti kapal tindak pidana perikanan sebisa mungkin harus dihindari karena pelelangan seringkali menjadi upaya buy back  oleh pemilik kapal yang bersangkutan.

Potensi kembalinya kapal ikan hasil rampasan ke tangan para pelaku IUU fishing dan jaringannya terbuka sangat lebar dan tentunya akan kontra produktif dengan upaya pemberantasan IUU fishing tanpa kompromi.

“Dari hal-hal seperti ini, apalagi harganya ditentukan rendah sekali, ya kita mengajukan peninjauan ulang, meminta itu tidak dilakukan. Karena kalau itu dilakukan, nanti semua seperti itu. Nanti itu menjadi modus seperti zaman dulu lagi,” tambah Menteri Susi.

Menteri Susi juga membeberkan fakta bahwa salah satu peserta lelang yang dibatalkan tersebut merupakan ‘orang lama’ yang pernah memenangkan pelelangan 4 kapal Thailand yang ditangkap di Meulaboh ketika Menteri Susi belum menjabat. Ia menambahkan, pelelangan ini hanya akan dimanfaatkan oleh penjahat perikanan yang itu-itu saja dengan modus yang sama.

“Ya tidak boleh (barang bukti kejahatan dilelang). Ini urusan kedaulatan, bukan hanya soal pencurian ikan,” katanya.

Hal senada disampaikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Eko Djalmo Asmadi. Eko berpendapat, kapal yang ditangkap di ZEE harus ditangkap untuk kemudian dimusnahkan. Beda halnya jika kapal ditangkap di wilayah laut teritorial, maka ada kemungkinan untuk mendapatkan subsider.

Eko juga ingin agar aparat terkait berhati-hati terhadap berbagai modus kejahatan perikanan. Ia mengungkapkan beberapa modus baru yang digunakan misalnya menggunakan warga negara Indonesia (WNI) sebagai seluruh awak kapal perikanan, dengan kapal berbendera Malaysia, namun Vietnam sebagai pemilik kapal. Menurut Eko, banyak kapal ikan asing yang memanfaatkan nelayan Indonesia sendiri untuk mencuri ikan-ikan di laut Indonesia.

 

 

Sumber : Menteri Susi: Kapal Bukti Kejahatan Tak Boleh Dilelang

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments