Saturday, September 25, 2021
Home Politik Partai Idaman Daftarkan Uji Materi UU Pemilu ke MK

Partai Idaman Daftarkan Uji Materi UU Pemilu ke MK

Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (IDAMAN), Rhoma Irama akan mendatangi Mahkamah Konsitusi (MK) pada hari Rabu (9/8). Dimana maksud dan tujuannya adalah untuk mendaftarkan uji materi UU Pemilihan Umum 2019. Pasal yang hendak diuji adalah Pasal 173 ayat 1, Pasal 173 ayat (3) dan Pasal 222 UU Pemilu 2019.

“Kami melakukan uji materi UU ini ke MK karena adanya kerugian konstitusional dialami partai ketika UU ini berlaku,” ujar Rhoma di dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Rabu (9/8).

Dalam hal ini, Partai Idaman meminta agar frasa ‘telah ditetapkan’ pada Pasal Pasal 173 ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Partai IDAMAN juga meminta MK untuk memutuskan bahwa Pasal 173 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 DAN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Rhoma mengatakan dalam ketentuan yang ada di Pasal 173 bersifat diskriminatif dikarenakan Partai Politik yang baru berbadan hukum diwajibkan untuk ikut verifikasi untuk menjadi Peserta Pemilu 2019 sedangkan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2014 tidak diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu tahun 2019.

“UU Pemilu terang benderang bersifat diskriminatif. Ketentuan ini nyata-nyata telah melanggar asas hukum yang bersifat Universal yakni Asas Lex non distinglutur nos non distinguere debemus, hukum tidak membedakan dan karena itu kita harus tidak membedakan,” tuturnya.

Kemudian, Partai Idaman juga menolak Pasal 222 UU Pemilu 2019, karena syaratnya sudah pernah digunakan pada Pemilu Tahun 2014 sehingga sangat tidak relevan dan kadaluarsa ketika diterapkan sebagai prasyarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak bersamaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada tahun 2019 mendatang.

Sehingga dalam posisi demikian maka seluruh Partai Politik dalam posisi yang sama yakni Zero % Kursi atau zero % Suara Sah (dimulai dari nol).

Menurutnya Pasal 222 UU Pemilu 2019 telah nyata memangkas hak konstitusional Partai Idaman yang telah memutuskan dalam rapat pleno untuk mengusung Rhoma Irama sebagai Calon Presiden.

“Hal ini terjadi dikarenakan Pasal 222 UU a quo hanya memberikan kesempatan untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden kepada Partai Politik yang memilki kursi di DPR berdasarkan hasil pemilu tahun 2014. Seandainya pun Partai Idaman memiliki kursi dengan jumlah mayoritas pada Pemilu Tahun 2019 (melebihi 20 persen kursi DPR RI) tetap tidak bisa mengusung Calon Presiden sendiri,” pungkasnya.

 

 

Sumber : Partai Idaman Daftarkan Uji Materi UU Pemilu ke MK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments