Thursday, September 16, 2021
Home ENERGI UMUM Pembebanan CSR ke Kas Negara Kurangi Ketegangan Investor dengan Masyarakat

Pembebanan CSR ke Kas Negara Kurangi Ketegangan Investor dengan Masyarakat

Deputi Keuangan dan Monetisasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Parulian Sihotang menerangkan, masuknya biaya Corporate Social Responbility (CSR) ke dalam cost recovery didasarkan terhadap pasal 12 Peraturan Pemerintah (PP) No 27 Tahun 2017 yang sudah disetujui oleh Presiden RI, Joko Widodo. Menurut Parulian, pembebanan CSR kepada kas negara dibutuhkan untuk mengurangi ketegangan antara investor dengan masyarakat pada umumnya.

“Dana CSR saat ini dapat masuk cost recovery, ini mengurangi tensi yang selalu terjadi di lapangan,” terang Parulian, dalam diskusi bersama wartawan tentang ‘PP 27/2017 terkait perubahan atas PP No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di Bidang Usaha Migas’, di Ruang Damar, Gedung Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (19/7).

Parulian kembali memaparkan, komponen CSR pada masa eksploitasi migas sempat masuk komponen cost recovery. Tapi, pasca PP Nomor 79 Tahun 2010 diterbitkan, hal itu hanya berlaku untuk CSR selama masa eksplorasi yang nanti dibayar ketika blok migas itu mulai berproduksi. Namun, terdapat potensi penambahan cost recovery yang perlu dibayar, pemerintah tidak merasa keberatan. Hal itu disebabkan, uang CSR dalam bentuk cost recovery diharapkan bisa memberikan efek pengganda berkali-kali lipat jika proyek migas berhasil jalan.

Di tempat yang sama, Parulian memberikan contoh beberapa kasus di mana masyarakat setempat menolak kehadiran investasi yang berujung pada pembengkakan biaya operasional yang perlu dibayar KKKS. Dana CSR tersebut, menurut ia, dapat digunakan untuk community development. Dengan demikian, jika pemerintah tidak memperbolehkan cost recovery maka akan ada kerugian operasional yang timbul.

“Banyak daerah yang tidak mengizinkan produksi dan eksplorasi sehingga banyak yang menutup sumur. Kami yakin, biaya yang dikeluarkan pemerintah akan lebih sedikit dibanding tambahan penerimaan yang didapatkan nantinya,” sambung Parulian.

Selain biaya CSR, lanjut Parulian, pemerintah juga menambah dua item terkait biaya operasional migas yang bisa dipulihkan pemerintah. Seperti, biaya pemprosesan gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dan juga pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) karyawan yang diberikan sebagai bagian dari tunjangan.

“Tentu saja ini bisa berlaku jika kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC) yang ditandatangani sebelum keluarnya beleid ini, mengajukan amandemen kontrak. Kalau tetap berdasarkan kontrak sebelumnya, tentu pengeluaran perusahaan atas tiga poin ini tidak bisa dikembalikan pemerintah,” ujarnya kembali menambahkan.

Sekedar informasi, hingga semester pertama tahun 2017, cost recovery yang sudah dikeluarkan sebesar 4,87 Miliar Dolar AS. Realisasi itu mencapai 46,03 persen dibanding pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar 10,58 Miliar Dolar AS.

Sebelumnya pemerintah secara resmi telah memasukkan unsur tanggung jawab sosial korporat (Corporate Social Responsibility/CSR) ke dalam komponen biaya-biaya operasional migas yang bisa dipulihkan pemerintah (cost recovery). Namun, masuknya komponen CSR ini hanya akan ditanggung pemerintah jika aktivitas hulu migas sudah memasuki masa eksploitasi.

 

Sumber : Pembebanan CSR ke Kas Negara Kurangi Ketegangan Investor dengan Masyarakat
Pembebanan CSR ke Kas Negara Kurangi Ketegangan Investor dengan Masyarakat
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments