Pemerintah Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Regulasi

0
503

Pemerintah Indonesia secara konsisten berkomitmen meningkatkan kualitas sistem regulasi. Praktis regulasi yang baik akan terus dikembangkan dalam berbagai perjanjian dan kerjasama perdagangan internasional. Pemerintah juga merespon positif berbagai masukan dari publik, termasuk pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, dalam pembukaan Workshop Good Regulatory Practice (GRP) hari ini, Rabu (15/3) di Jakarta.

“Pembuatan kebijakan publik itu sebuah keniscayaan. Koordinasi antar pemerintah diperlukan, konsistensi antar peraturan perlu dijaga. Juga tidak kalah penting, partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan tersebut,” ujar Iman.

 

Sebagai bagian integral dari ekonomi, lanjut Iman, peraturan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan suatu negara dan merupakan bentuk kesejahteraan ekonomi dan masyarakat.

Namun, ada beberapa kendala yang menyebabkan peraturan tidak menjamin secara otomatis memenuhi tujuan yang diinginkan.

“Penegakan hukum, sumber daya yang terbatas, dan kapasitas menjadi kendala yang menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan,” katanya.

Di banyak negara berkembang, tanggung jawab, inkonsistensi dan inkoherensi juga menjadi hambatan pelaksanaan peraturan.

Banyak peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tidak konsisten atau tumpang tindih dengan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat. Demikian juga, banyak peraturan yang tidak konsisten dengan perjanjian perdagangan internasional yang telah ditandatangani oleh negara.

“Inkonsistensi dan inkoherensi tersebut dapat menyebabkan inefisiensi dan ketidakpastian yang mungkin menjadi hambatan untuk kegiatan perdagangan yang juga mempengaruhi sektor swasta,” imbuh Iman.

Iman menuturkan, perjanjian perdagangan internasional dalam beberapa dekade terakhir telah tumbuh secara signifikan dan koheren.

“Kami menyadari bahwa koherensi peraturan sangat dibutuhkan untuk menjamin keadilan dan transparansi. Selain itu, perlu mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perdagangan bebas. Mengurangi beban regulasi yang tidak perlu bisa melalui konsistensi regulasi dan memfasilitasi harmonisasi standar berdasarkan peraturan yang diakui secara internasional,” lanjut Iman.

Pemerintah Indonesia, seperti diungkapkan Kepala BPHN, Enni Nurbaningsih, tengah menata regulasi di Indonesia. Presiden RI Joko Widodo secara tegas meminta, regulasi tersebut tidak tumpang tindih dan efektif. Saat ini, Kemenkum dan HAM tengah menyusun sebuah peraturan Menteri tentang tata cara konsultasi publik.

Sementara itu, Direktur Perundingan Bilateral Kemendag, Made Marthini, menambahkan, dalam pembuatan regulasi diperlukan konsultasi publik yang intensif.

“Konsultasi publik akan menjadikan kualitas kebijakan lebih baik, lebih diterima, dan efektif dalam implementasinya karena partisipasi luas masyarakat,” pungkas Made.

@jitunews http://www.jitunews.com/read/55008/pemerintah-berkomitmen-tingkatkan-kualitas-regulasi#ixzz4bYCyAJ7j