Sunday, November 28, 2021
Home Nasional Pemerintah Serius Percepat Kebijakan Satu Peta

Pemerintah Serius Percepat Kebijakan Satu Peta

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, menggelar rapat koordinasi pembahasan kebijakan satu peta bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Kepala Badan Informasi Hasanuddin Z. Abidin, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait.

Darmin mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut membahas tiga tema yang menjadi prioritas kebijakan, yaitu batas Kabupaten/Kota, kawasan hutan, dan RT/RW.

“Rapat koordinasi ini untuk membahas langkah-langkah mekanisme integrasi dan sinkronisasi implementasi dari kebijakan satu peta di lapangan,” ujar Darmin saat membuka Rapat Koordinasi Pembahasan Kebijakan Satu Peta, Selasa (11/7).

Dalam hal ini, Darmin menjelaskan bahwa pemerintah juga telah cukup lama menetapkan beberapa langkah-langkah percepatan pelaksanaan program kebijakan satu peta, seperti kompilasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari Kementerian/Lembaga yang kemudian diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD).

Darmin pun sempat menyinggung mengenai implementasi kebijakan satu peta di Kalimantan. Berdasarkan dari Badan Informasi Geospasial (BIG), dari total 79 peta tematik di Kalimantan, 71 peta tematik sudah terkumpul dan 8 peta tematik belum tersedia.

“Dari 71 peta tematik yang terkumpul, 63 peta tematik telah selesai integrasi, 6 peta tematik dalam perbaikan K/L dan 2 peta tematik sedang diverifikasi,” ujar Kepala Badan Informasi Geospasial, Hasanuddin Z. Abidin.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan NasionalSofyan Djalil, menambahkan, sebaiknya dibuat peraturan mengenai siapa saja yang berhak untuk mengakses data-data kebijakan satu peta. Serta, perlu ada aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan menjadi potensi untuk pemasukan negara.

“Kita perlu siapkan sistem tracking untuk melihat siapa saja yang telah mengakses data-data kebijakan satu peta. Kita perlu batasi, jangan sampai semua orang bisa mengakses data tersebut,” tegas Sofyan.

Darmin pun kembali mengingatkan bahwa kebijakan satu peta ini penting dan sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh formasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor.

“Untuk menjaga kerahasiaan data, perlu dibuat aturan siapa saja yang berhak mengakses data tersebut, tidak hanya di BIG tetapi juga di kementerian-kementerian yang dapat mengakses data ini,” paparnya.

Seperti diketahui, Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII tentang kebijakan satu peta atau one map policy pada akhir 2015 dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 sebagai payung hukumnya.

BIG pun telah menyiapkan langkah-langkah penyelesaian masalah tumpang tindih seperti identifikasi dan penyelesaian tumpang tindih peta batas, kawasan hutan dan Peraturan Daerah RTRW dan kedua, identifikasi dan penyelesaian tumpang tindih peta RTRW dengan peta batas.

 

Sumber : Pemerintah Serius Percepat Kebijakan Satu Peta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments