Tuesday, July 27, 2021
Home Nasional Laporan Khusus Pemprov DKI langgar aturan, Polda Metro diminta buka Jalan Jatibaru

Pemprov DKI langgar aturan, Polda Metro diminta buka Jalan Jatibaru

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai harus segera mengeluarkan aturan terkait dengan penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Sebab Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 17 tahun 2018 terkait penataan kawasan Tanah Abang, tak mengatur penutupan Jalan Jatibaru.

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, Anies harus segera membuat landasan hukum untuk penataan kawasan Tanah Abang. Pasalnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu telah membuat kebijakan untuk menggunakan jalan sebagai relokasi pedagang kaki lima (PKL).

“Dari dulu gue bilang buat Pergub. Ingub buat ke dalam, ya jelas enggak beres (aturan penutupan Jalan Jatibaru),” katanya kepada merdeka.com, Kamis (15/3).

Sementara Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, Anies keliru karena membiarkan penutupan Jalan Jatibaru direalisasikan. Sebab sebelumnya, pihak Ditlantas Polda Metro Jaya telah mengingatkan jika kebijakan itu bertentangan dengan Undang-Undang Lalu Lintas.

“Salahnya Gubernur, mestinya ketika sudah ada sinyal dari Dirlantas kurang setuju, sebaiknya dirembug jangan dibiarkan seolah melawan karena bisa jadi punya beking tapi berdalih untuk rakyat kecil,” jelasnya.

Dia menyarankan, Polda Metro Jaya segera melakukan penertiban terhadap PKL yang menggunakan Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Sebab berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas, jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki.

“Polisi bisa bertindak atas dasar UU, bersihkan jalan dari aktivitas pedagang,” tutup Djoko.

Dalam Ingub tersebut tertulis, Anies telah menginstruksikan beberapa pejabat terkait agar pelaksanaan Penataan Kawasan Tanah Abang secara tertib dan terpadu. Dia menginstruksikan kepada Wali Kota Jakarta Pusat agar mengoordinasikan semua kegiatan penataan Kawasan Tanah Abang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

“Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta agar bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk melakukan usahanya dengan tertib di Kawasan
Tanah Abang,” demikian bunyi dalam Ingub tersebut, dalam salinan Ingub yang diterima merdeka.com, Selasa (13/3).

Ingub tersebut terdiri dari dua lembar dan tidak ada instruksi spesifik yang menyebutkan soal penutupan Jalan Jatibaru Raya untuk mengakomodasi PKL. Ingub hanya berisi instruksi Anies terhadap jajarannya.

Dalam hal ini, Wali Kota Jakarta Pusat bertugas sebagai koordinator penataan, sedangkan kepala Dinas Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan bertugas membina dan mengawasi PKL di kawasan penataan.

Untuk Kepala Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengatur lalu lintas dan ketersediaan angkutan umum di Tanah Abang berkoordinasi dengan PT Transjakarta. Kepala Dinas Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap kebersihan area penataan. Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab menertibkan PKL yang berjualan di trotoar. Di akhir Ingub, dibubuhkan tanda tangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. [fik]

 

 

 

Sumber : https://www.merdeka.com/jakarta/pemprov-dki-langgar-aturan-polda-metro-diminta-buka-jalan-jatibaru.html

Most Popular

Recent Comments