Penundaan Pilkada Serentak 2020, Pemerintah Susun Perppu

0
46

Foto: Mendagri Tito Karnavian (humaspolri.go.id)

Jakarta, Harmoni Media РMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memerintahkan jajarannya berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait penundaan pilkada serentak 2020.

“Atas hasil rapat bersama antara Kemendagri, KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, DKPP terkait penundaan pilkada, kami langsung berkoordinasi, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (31/3) malam.

Menurut Tito, semua pihak memahami bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, seperti saat ini, tidak memungkinkan bagi KPU melakukan tahapan-tahapan Pilkada.

“Khususnya yang menyangkut tahapan teknis Pilkada seperti pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, kampanye, dan pemungutan suara, yang semuanya itu dipastikan bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid-19 tentang physical distancing dan pembatasan sosial lainnya,” tegas Tito.

Diketahui, Komisi II DPR bersama KPU dan Kemendagri sepakat menunda penyelenggaraan Pilkada 2020. Kesepakatan penundaan tersebut diputuskan dalam rapat kerja Komisi II dengan Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, age Plt Ketua DKPP Muhammad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Pilkada Serentak yang sedianya digelar pada 23 September 2020 ini ditunda karena pandemi Virus Corona atau Covid-19 yang saat ini sedang mewabah di Indonesia, yang berakibat pada penundaan pelaksanaan pemungutan suaranya serta tahapan lainnya.

Adapun Pilkada 2020 rencananya diselenggarakan di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Terkait penundaan pilkada ini, Mendagri memutuskan akan melihat perkembangan penanganan penularan Covid-19 terlebih dulu sebelum menentukan jadwal pelaksanaan pilkada selanjutnya.

“Jadwal baru pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada 2020,” ujar Tito.

Menurutnya, yang menjadi fokus Kemendagri saat ini adalah memobilisasi sumber daya nasional dan daerah untuk mengantisipasi dampak buruk akibat penularan Covid-19.

“Bila perang melawan Covid-19 ini tuntas, maka saya dan teman-teman di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020 (yang saat ini ditunda),” tegasnya.(idj/idj)