Friday, January 28, 2022
Home DKI Jakarta Penyelesaian Masalah Tanah di Venue PON Papua, ini Instruksi Jokowi ke Menteri...

Penyelesaian Masalah Tanah di Venue PON Papua, ini Instruksi Jokowi ke Menteri dan Pejabat Terkait

Presiden Jokowi (Foto: dok. Biro Pers Sekretariat Presiden).

Harmonimedia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan instruksi presiden terkait dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX di Papua. Jokowi memerintahkan penyelesaian masalah tanah hingga vaksinasi bagi atlet, pelatih, kontingen, dan masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua itu diteken Presiden Jokowi pada 10 Agustus 2021, dilansir sesuai salinannya, Jumat (13/8). Instruksi ini ditujukan kepada para menteri hingga kepala daerah di Papua.

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Menteri Perhubungan;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. Menteri Pemuda dan Olahraga;
14. Jaksa Agung Republik Indonesia;
15. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
17. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
18. Kepala Badan Intelijen Negara;
19. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
21. Gubernur Provinsi Papua;
22. Walikota Jayapura;
23. Bupati Jayapura;
24. Bupati Mimika; dan
25. Bupati Merauke.

Para pejabat tersebut diminta mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung PON dan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Papua. Selain itu, mereka diminta melakukan promosi penyelenggaraan kedua perhelatan tersebut melalui berbagai media.

Jokowi juga memberikan sejumlah instruksi khusus kepada sejumlah menteri. Misalnya Menko Polhukam Mahfud Md diminta mengkoordinasikan percepatan penyelesaian masalah pertanahan di Papua.

Ada 11 poin arahan khusus dalam Perpres tersebut, berikut ini beberapa di antaranya:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:

a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas pemetaan risiko gangguan
politik dan keamanan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
b. mengoordinasikan percepatan penyelesaian masalah pertanahan di lokasi pembangunan venue penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
c. melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Instruksi khusus juga diberikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin seperti dalam poin 4. Menkes diminta memfasilitasi vaksinasi vaksinasi bagi seluruh atlet hingga masyarakat.

4. Menteri Kesehatan:
a. mengoordinasikan dan memastikan kesiapan sarana, prasarana kesehatan, fasilitas karantina, dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan selama penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
b. memfasilitasi penyusunan protokol kesehatan baik di venue, wisma atlet, bandara, hotel maupun lokasi lain yang menjadi pusat konsentrasi massa pad penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
c. memfasilitasi vaksinasi bagi seluruh atlet, pelatih, kontingen, tenaga keolahragaan lainnya, panitia, dan masyarakat di sekitar venue pertandingan yang berpartisipasi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
d. memfasilitasi screening kesehatan melalui pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dan/ atau Rapid Diagnostic Test Antigen (RDt-Ag) secara berkala bagi seluruh personel yang terlibat pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
e. melakukan pendampingan dan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
f. memfasilitasi fasilitas anti doping bekerja sama dengan Lembaga Anti Doping Indonesia.

Kapolri dan Panglima TNI juga mendapatkan instruksi khusus, sebagai berikut:

9. Panglima Tentara Nasional Indonesia:
a. melaksanakan pengamanan WIP terhadap Presiden/Wakil Presiden pada kegiatan pembukaan/penutupan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
b. melaksanakan pengamanan dan pengawalan di venue, akomodasi, dan transportasi pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
c. menyusun pemetaan risiko atas potensi gangguan keamanan dan menyusun rencana operasi dan kontingensi pengamanan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
d. melaksanakan pembinaan masyarakat dan penegakan penerapan protokol kesehatan secara terpadu bersama instansi terkait dan pemerintah daerah pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
e. mendukung personel, alat utama sistem senjata, sarana dan prasarana darat, laut, dan udara untuk memobilisasi personel dan peralatan yang diperlukan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
f. membantu Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.

10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
a. menyusun pemetaan risiko atas potensi gangguan keamanan dan menyusun rencana operasi dan kontingensi pengamanan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua;
b. melaksanakan pembinaan masyarakat dan penegakan penerapan protokol kesehatan secara terpadu bersama instansi terkait dan pemerintah daerah pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua; dan
c. melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 di Provinsi Papua.

red

Most Popular

Recent Comments