Tuesday, November 30, 2021
Home DKI Jakarta Pernah Ungkap Perkiraan Biaya Lockdown, Jokowi: PPKM Mikro Paling Tepat

Pernah Ungkap Perkiraan Biaya Lockdown, Jokowi: PPKM Mikro Paling Tepat

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik usulan penerapan PSBB dan Lockdown, akan tetapi menurutnya, penerapan PPKM Mikro paling tepat untuk saat ini, agar tak mematikan roda perekonomian  masyarakat.

Harmoninedia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik usulan para ahli terkait lockdown atau penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Akan tetapi, menurut Jokowi, saat ini PPKM Mikro yang paling tepat lantaran mampu mengendalikan laju penularan virus Corona atau Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat.

Jokowi menegaskan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat.

Penerapan kebijakan PPKM Mikro, kata Jokowi, diambil setelah pemerintah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Tanah Air, dan pengalaman dari negara lain.

Sementara itu, menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, lockdown tak dipilih oleh pemerintah karena biayanya sangat mahal.

“Kami hargai pandangan orang (yang mengusulkan) lockdown, tapi virusnya masih di situ. Kita lockdown sekarang, nanti penularan berikutnya, seterusnya. Cost-nya sangat mahal sekali,” kata Iskandar dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu, (23/6/2021) kemarin.

Jokowi pernah buka-bukaan soal anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai seluruh kebutuhan masyarakat DKI Jakarta jika diberlakukan karantina wilayah atau lockdown.

Hal itu disampaikan Jokowi saat wawancara dalam program “Mata Najwa” pada 22 April 2020.

Kala itu, Jokowi mengatakan, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 550 miliar per hari.

“Untuk Jakarta saja pernah kami hitung-hitungan per hari membutuhkan Rp 550 miliar. Hanya Jakarta saja. Kalau Jabodetabek tiga kali lipat. Itu per hari,” kata Jokowi.

Berdasarkan angka Jokowi tersebut, apabila dihitung secara kasar dengan cara dikalikan 34 provinsi makan biaya total yang diperlukan untuk lockdown sekitar Rp 18,7 triliun per hari.

Tentu saja ini angka kasar saja karena kebutuhan setiap provinsi berbeda-beda.

Najwa Shihab lantas bertanya pada Jokowi apakah hal itu menunjukkan pemerintah tak memiliki cukup dana untuk menerapkan lockdown?

Jokowi pun membantah.

Ia mengatakan, pemerintah tak ingin meniru negara lain yang memberlakukan lockdown untuk memutus mata rantai penularan virus Corona atau Covid-19.

Menurut Jokowi, tak ada negara yang sukses memutus mata rantai penularan Covid-19 dengan melakukan lockdown.

red

Most Popular

Recent Comments