Monday, October 25, 2021
Home MINYAK & GAS PP 27 Berikan Kepastian Hukum bagi Kontraktor Migas

PP 27 Berikan Kepastian Hukum bagi Kontraktor Migas

Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar, revisi PP 79 sudah dikeluarkan serta telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Kata Arcandra, tidak 100 persen payung hukum ini memenuhi seluruh permintaan kontraktor, namun revisi tersebut sudah mengakomodir sebagian yang diminta.

“Alhamdulillah, saya rasa ini sebuah lompatan yang besar, pada akhirnya PP 79 bisa kita keluarkan dengan harapan, ke depannya, apa yang diharapkan KKKS dan IPA dapat terpenuhi. Kita mendengarkan apa kesulitan mereka dalam melakukan kegiatan (eksplorasi dan eksploitasi, red). Jadi ini salah satu bentuknya,” terangnya seraya melempar senyum di Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jl Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (5/7) siang.

Boleh dikatakan, Presiden Jokowi sudah menyetujui dan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2017 tentang perubahan atas PP Nomor 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Melalui payung hukum tersebut ada kepastian hukum bagi kontraktor dalam melakukan eksploitasi dan eksplorasi.

Untuk diketahui, dalam PP Nomor 27 Tahun 2017 pemerintah menegaskan bahwa kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan berdasarkan Kontrak Kerja Sama pada suatu wilayah kerja.

Di samping itu, seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi barang milik negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola SKK Migas.

Untuk meningkatkan produksi, mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjamin adanya penerimaan negara, PP ini menetapkan besaran dan pembagian FTP. Sedangkan untuk mendorong pengembangan wilayah kerja, Menteri dapat menetapkan bentuk dan besaran insentif kegiatan usaha hulu.

“Menteri dapat menetapkan Insentif Kegiatan Usaha Hulu berupa Imbalan DMO Holiday setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan,” demikian bunyi Pasal 10 ayat (3) PP tersebut.

 

Sumber : PP 27 Berikan Kepastian Hukum bagi Kontraktor Migas
PP 27 Berikan Kepastian Hukum bagi Kontraktor Migas
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments