Tuesday, November 30, 2021
Home Daerah Prabowo, Jokowi Lantik Peserta Komcad di Batujajar Bandung

Prabowo, Jokowi Lantik Peserta Komcad di Batujajar Bandung

Ket gbr: Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo bertolak ke Bandung untuk melantik peserta komponen cadangan (komcad) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus, Batujajar Bandung Barat, Kamis 7 Oktober 2021. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden.

Harmonimedia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik peserta komponen cadangan (Komcad) di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat hari ini, Kamis (7/10).

Dalam kegiatannya kali ini, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi beserta rombongan  terbang dari Jakarta sejak 06.45 WIB menuju lokasi pelantikan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) Batujajar Bandung Barat.

“Presiden memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021,” dikutip dari keterangan tertulis Sekretariat Presiden, Kamis (7/10).

Jokowi melantik 2.500 orang yang telah digembleng sejak 21 Juni. Para peserta itu dipersiapkan menjadi tentara cadangan.

Tak seperti kunjungan kerja sebelumnya, Jokowi hanya menghadiri satu kegiatan di Bandung Barat. Ia akan kembali ke Jakarta usai melantik komcad.

“Pada hari ini juga, Presiden dan rombongan akan langsung  menuju ke Pangkalan TNI AU Husein Sastranegara, Kota Bandung, untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta,” ucap Setpres.

Sebelumnya, pemerintah merekrut warga sipil berusia 18-35 tahun untuk menjadi komcad. Kebijakan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021.

Hampir 10 ribu orang mendaftar diklat komcad gelombang pertama. Setelah seleksi, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk merekrut 2.500 orang di antaranya.

Kebijakan komcad diprotes sejumlah kelompok masyarakat sipil karena dikhawatirkan menjadi sumber konflik. Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menggugat UU PSDN ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (31/5) lalu.

Salah satu poin yang disoroti adalah ruang lingkup ancaman pada pasal 4. Koalisi menyebut aturan itu membuat komcad berpotensi digunakan menghadapi kelompok masyarakat dengan dalih ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri.

(red)

Most Popular

Recent Comments