Saturday, October 16, 2021
Home Nasional Presiden Jokowi Didesak Nonaktifkan Pejabat yang Diduga Terima Aliran Dana Proyek e-KTP

Presiden Jokowi Didesak Nonaktifkan Pejabat yang Diduga Terima Aliran Dana Proyek e-KTP

Koalisi Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi E-KTP mendesak Presiden Joko Widodo untuk menonaktifkan nama-nama pejabat yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi e-KTP.

“Kalau mau bongkar, presiden harus menonaktifkan nama-nama orang atau pejabat yang ada di lingkungannya,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi E-KTP, Haris Azhar saat menggelar aksi penyampaian pendapat di depan kantor KPK, Minggu (12/3).

Haris menegaskan, dengan adanya skandal mega korupsi proyek e-KTP, hal itu menambah kebencian publik terhadap praktek politik dalam tubuh partai politik di Indonesia.

 

“Hampir semua partai di sana. Semua anggota atau pejabat partai sama-sama maling,” imbuhnya.

Seperti diketahui, sejumlah anggota Komisi II DPR RI periode 2009-2014 disebut menerima aliran dana proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Proyek itu merugikan keuangan negara hingga Rp 2 triliun lebih dan sedang dalam penyidikan KPK.

Beberapa nama sohor yang disebut menerima aliran dana tersebut adalah Anas Urbaningrum, Setya Novanto, Marzuki Alie, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sulawesi Utara Ollie Dondokambey, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Arief Wibowo, serta beberapa nama lainnya.

@jitunews http://www.jitunews.com/read/54743/presiden-jokowi-didesak-nonaktifkan-pejabat-yang-diduga-terima-aliran-dana-proyek-e-ktp#ixzz4bAucn9po

Most Popular

Recent Comments