Sunday, November 28, 2021
Home Jitu News Pupuk Indonesia: Distribusi Pupuk dengan Pola Tertutup untuk Cegah Penyimpangan

Pupuk Indonesia: Distribusi Pupuk dengan Pola Tertutup untuk Cegah Penyimpangan

PT. Pupuk Indonesia (Persero) terus berupaya mengamankan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran, sampai ke tangan petani. Salah satu langkah yang dilakukan PT Pupuk Indonesia adalah dengan menerapkan sistem distribusi tertutup.

Kepala Corporate Communication PT Pupuk Indonesia (Persero, WijayaLaksana menjelaskan, sistem distribusi tertutup merupakan langkah PT Pupuk Indonesia demi mencegah penyimpangan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Selain mencegah penyimpangan, pola distribusi tertutup juga dapat membantu mengurangi penyelewengan, menjamin pupuk diterima hingga ketangan petani sesuai prinsip 6 tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu dan tepat harga.

“Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, sistem distribusi pupuk bersubsidi itu menggunakan sistem tertutup, dengan pola Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK),” Kata Wijaya kepada dalam keterangannya yang diterima Jitunews.com, Jumat (28/7/2017).

PT Pupuk Indonesia, kata Wijaya, memiliki tanggung jawab yang amat besar dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sistem penyaluran yang mumpuni agar penyelewengan dapat dicegah.

“Para produsen pupuk, yang terdiri dari anak-anak usaha Pupuk Indonesia, bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk bersubsidi ini hingga ke lini empat, atau sampai ke level kios-kios di seluruh Indonesia. Kami juga melakukan pengawasan bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk memastikan pupuk ini sampai ketangan petani,” terang Wijaya.

Melalui sistem RDKK, kata Wijaya, kepastian penyaluran yang tepat sasaran dapat benar-benar terjamin. Hal ini dilakukan juga demi menjawab berbagai permasalahan pendistribusian pupuk bersubsidi di masa lalu. Dengan Pola RDKK, maka hanya mereka yang terdaftar dan tercatat sebagai petani saja yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi, sesuai alokasi yang sudah ditentukan dan diverifikasi Dinas Pertanian setempat.

“Jadi tidak dilepas ke pasaran, namun diawasi betul-betul distribusinya, dan hanya orang yang sudah tercatat saja yang berhak memperoleh pupuk subsidi,” kata Wijaya.

Cara pola RDKK ini adalah, petani harus tergabung dalam kelompok tani, kemudian menyusun rencana kebutuhan mereka, yang kemudian diajukan kepada dinas setempat. Data kebutuhan ini yang lalu menjadi dasar penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan produsen pupuk.

“Alurnya jelas, dari Gudang lini 1 sampai lini 4, kami bertanggung jawab atas penyalurannya. Bahkan masyarakat juga bisa turut memonitor distribusinya lewat website kami,” lanjut Wijaya.

Wijaya juga menambahkan bahwa pupuk bersubsidi adalah salah satu upaya Pemerintah membantu meringankan beban biaya produksi petani.

“Rata-rata harga pupuk bersubsidi itu bisa separuh dari harga pupuk yang sebenarnya. HET Urea saat ini adalah Rp1800/kg, sedangkan bila tidak disubsidi harganya rata-rata bisa mencapai Rp3600,- lebih. Sedangkan harga NPK bersubsidi hanya Rp2.300,-/kg, jauh dibawah harga NPK komersil yang mencapai Rp5.500an,” ujar Wijaya.

Hingga Bulan Juni 2017, penyaluran pupuk urea bersubsidi secara nasional sudah mencapai 1.907.315 ton, atau 99% dari rencana penyaluran hingga Juni 2017. Untuk NPK sudah 1.260.888 ton atau 102% dari rencana, dan pupuk SP36 mencapai 441.538 ton atau 92% dari rencana penyaluran hingga Juni. Ke depan, kata Wijaya, bahwa Pupuk Indonesia akan terus memperbaiki sistem distribusinya.

“Kami tidak menampik masih banyak kekurangan, tapi kami benahi terus agar petani tidak dirugikan,” demikian Wijaya.

 

Sumber : Pupuk Indonesia: Distribusi Pupuk dengan Pola Tertutup untuk Cegah Penyimpangan
Pupuk Indonesia: Distribusi Pupuk dengan Pola Tertutup untuk Cegah Penyimpangan
Jitunews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments