Friday, September 24, 2021
Home Nasional Rakyat Menagih Keadilan Air Bersih

Rakyat Menagih Keadilan Air Bersih

Ada 15 DAS (Daerah Aliran Sungai) prioritas dan 15 danau prioritas di Indonesia yang setelah diteliti kondisinya di zona tengah dan zona hilir ternyata kualitas airnya buruk sekali, membahayakan kehidupan manusia, bahkan juga peternakan dan pertanian.

Direktur Pengendalian Kerusakan Perairan Sungai Kementerian LHK, Ir. Sriparwati saat ditemui Jitunews.com, menyampaikan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan pemulihan pada 15 DAS sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dicantumkan ada 15 DAS Prioritas untuk dipulihkan.

Sriparwati menyebut, dari 15 DAS itu enam berada di Pulau Jawa, yaitu Sungai Citarum, Ciliwung, Cisadane yang bermuara ke wilayah Jabodetabek, kemudian Sungai Serayu, Bengawan Solo dan Sungai Brantas. Sedangkan di Sumatera ; Sungai Asahan Toba, Sungai Siak, Musi, Way Sekampung dan Way Seputih. Kemudian di Nusa Tenggara Barat Sungai Moyo, di Kalimantan Sungai Kapuas, serta di Sulawesi Sungai Jeneberang dan Saddang.

 

Di Indonesia terdapat lebih dari 17.000 DAS, dari jumlah itu 108 DAS dalam kondisi juga kritis kualitas airnya. Namun sampai tahun 2019 diutamakan pengembalian kualitas air ke kelas satu (artinya menjadi air baku mutu untuk diminum) atau minimal kembali ke kelas dua (untuk memenuhi standar kesehatan dipakai rekreasi berenang dan buat masak serta buat kebutuhan industri).

Upaya mengembalikan kualitas air sungai juga dengan penanganan di zona hulu dengan rehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk mendukung ketahanan ketersediaan kuantitas air sehingga berpengaruh pada ketahanan pangan dari sumber pertanian dan peternakan.

Banyak DAS mengalami kerusakan oleh faktor utamanya pertambahan jumlah penduduk dan perilaku yang merusak hutan serta mencemari. Faktor berikutnya adalah pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunan yang tidak memperhatikan konservasi yang menyebab erosi, sendimentasi/pendangkalan pada sungai dan waduk.

Penyebab paling utama sehingga air sungai tidak layak dikonsumsi adalah pencemaran kimiawi yang dilakukan berjamaah oleh industri dan perilaku pembuangan tinja manusia yang langsung ke aliran sungai sehingga bakteri ekoli tanpa terlihat kasat mata berada dalam air yang digunakan untuk minum dan memasak.

Padahal air dari sungai yang sudah terkontaminasi unsur-unsur kimiawi juga berdampak pada ketahanan pangan — terutama pada aspek pertanian dan perikanan yang menyebabkan ikan mati dan kurangnya air baku pertanian membuat gagal panen. Air irigrasi yang sudah tekontaminasi kimiawi kemudian bercampur juga dengan unsur kimiawi pada pupuk dan pesrtisida — sehingga kualitas pertanian yang dikonsumsi masyarakat adalah mengandung beragam zat kimia. Bagaimana bisa dikatakan sehat ?

Pemeliharaan daerah aliran sungai dinilai menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan permasalahan kualitas air danau sebagai tempat singgah air, hingga mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi.

 

Untuk itu, Kementerian LHK meminta agar pemerintah daerah melaksanakan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah ditandatangani 254 kepala daerah.
Hal itu berkaitan dengan masih banyaknya banjir dan longsor. Sejauh ini baru 19 daerah yang menerjemahkan RPDAST menjadi produk peraturan daerah. Jumlah tersebut yang akan terus diingatkan Kementerian LHK untuk terus diimplementasikan.

”Dalam RPDAST kan tiap KL (kementerian/lembaga) hingga gubernur ada perannya. Ini penyelesaian kerusakan DAS dari hulu ke hilir,” ujar Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK, Hilman Nugroho kepada Jitunews.com di Jakarta.

Sejauh ini salah satu upayanya adalah penanaman 1 miliar pohon setiap tahunnya telah memberikan dampak dalam pengurangan lahan kritis di Indonesia. Pada 2013, jumlah lahan kritis mencapai 24 juta hektare, berkurang 3 juta hektare dari pendataan pada tahun 2011. Meskipun demikian, pengendalian kerusakan di hulu bukan satu-satunya solusi.

”Memang kalau lahan kritis di atas (hulu) pulih kita bisa bebas dari dampak banjir dan longsor, tapi di hilir juga harus melakukan aksi,” ucap Hilman. Salah satu yang diimbau Hilman ialah pembuatan sumur resapan dan biopori di daerah-daerah yang tidak mungkin melakukan penanaman pohon. Salah satunya ialah Jakarta.

“Perlu diingat, untuk pengendalian DAS ini bukan hanya Kementerian LHK, kementerian lainnya juga berperan, seperti PU yang membuat sumur-sumur resapan,” tukas Hilman.

Pemerintah tidak hanya memperhatikan daerah aliran sungai (DAS) untuk direhabilitasi. Danau pun termasuk jadi fokus. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan fokus merehabilitasi 15 Danau prioritas. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis bagian tak terpisahkan dari upaya penyelamatan.

@jitunews http://jitunews.com/read/57501/rakyat-menagih-keadilan-air-bersih/2#ixzz4fKVDdtXs

 

Most Popular

Recent Comments