Tuesday, November 30, 2021
Home DKI Jakarta Ritual Blusukan Jelang Pemecatan Novel Cs, Jokowi Disebut Tak Jadikan Isu KPK Sebagai...

Ritual Blusukan Jelang Pemecatan Novel Cs, Jokowi Disebut Tak Jadikan Isu KPK Sebagai Prioritas

Ket gbr: Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam salah satu kunjungannya ke beberapa daerah.

Harmonimedia — Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga saat ini masih bungkam terkait pemecatan 56 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Ia juga belum menggubris sejumlah temuan dan rekomendasi lembaga negara Komnas HAM dan Ombudsman RI terkait nasib Novel Baswedan Cs itu.

Alih-alih bersikap layaknya pemimpin eksekutif, Jokowi malah memilih untuk banyak blusukan dan melakukan kegiatan-kegiatan seremonial di sejumlah daerah. Itu terjadi hampir di sepanjang hari jelang pemberhentian pada 30 September hari ini.

Sejumlah agenda Jokowi dalam sepekan terakhir misalnya melakukan kunjungan kerja ke Cilacap, Jawa Tengah pada Kamis (23/9). Ia menanam bakau, meninjau vaksinasi Covid-19 untuk pelajar, hingga melepas tukik dalam rangkaian kegiatannya hari itu.

Keesokan harinya, Jokowi kembali menghadiri vaksinasi Covid-19 relawan Projo dan pelantikan DPN Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) secara virtual.

Pekan berikutnya, Jokowi kembali menanam bakau di Bengkalis, Riau dan Batam, Kepulauan Riau pada Selasa (28/9). Sementara pada Senin (27/9) dan Rabu (29/9) Jokowi melakukan rapat terbatas.

Pengamat Komunikasi Politik Jamiluddin Ritonga menilai bahwa upaya Jokowi ogah menanggapi isu-isu nasional terkini yang berpolemik memang sudah terjadi sejak awal kepemimpinannya. Padahal, isu terkait nasib pegawai KPK ini sangat penting untuk disikapi Jokowi.

“Beliau ini lebih, ya kalau bahasa saya seperti melampiaskan hobinya dengan blusukan-blusukan yang menurut saya itu tidak porsi seorang Presiden,” kata Jamiluddin, dikutip hari ini, Kamis (30/9).

Ia menyebut seorang Presiden seharusnya dapat turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan substansial seperti kisruh di KPK ini. Bukan malah memprioritaskan blusukan di tengah isu penting yang butuh campur tangan langsung pemimpin negara seperti pemecatan pegawai KPK.

Masalah pemecatan pegawai KPK, kata dia, tidak akan berlarut jika Jokowi cepat bersikap.

“Agak disayangkan kalau Presiden kita ini lebih banyak pada kegiatan-kegiatan seremonial,” ujar Jamil.

“Dia (Presiden) harus cekatan mengambil keputusan segera, sehingga masalah di KPK itu cepat diselesaikan,” tambah dia

Pemerintah menilai bahwa masalah di komisi antirasuah itu sebenarnya sudah selesai dan tak perlu menjadi polemik. Jokowi beberapa kali menyatakan agar tak semua masalah di negeri ini, termasuk pemecatan pegawai KPK diseret kepada dirinya.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar polemik pemecatan pegawai KPK segera diakhiri. Hal itu disampaikan dirinya usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan agar pegawai KPK tak lulus TWK direkrut menjadi ASN Polri.

Proses itu pun sebelumnya diklaim Listyo telah melalui surat-menyurat kepada Presiden beberapa waktu terakhir dan telah disetujui.

“Kontroversi tentang 56 pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan,” kata Mahfud dalam cuitannya di akun twitter pribadi @mohmahfudmd, Rabu (29/9).

Sikap itu, menurut Jamil membuat Jokowi seolah terlihat menghindar dari permasalahan negara yang genting dan malah menyerahkannya kepada para menterinya.

“Presiden itu kan memiliki kekuasaan tertinggi. jadi kebijakan dia itu memang sangat diperlukan dalam konteks pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Apakah itu pembangunan hukum, politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Dalam kasus KPK, tentu ini dalam konteks pembangunan hukum,” jelas dia.

Terpisah, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin menilai bahwa Jokowi sedari awal mengabaikan dan mencoba menarik diri dari polemik kisruh pemecatan pegawai KPK. Padahal, merujuk
pada Undang-undang KPK yang baru nomor 19 Tahun 2019, lembaga antirasuah itu kini merupakan rumpun eksekutif yang juga merupakan bagian dari pemerintah. Sehingga, Jokowi memiliki andil dalam menentukan arah organisasi.

“Justru mestinya Presiden ambil sikap, terkait dengan keputusan yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan Komnas HAM dan Ombudsman RI,” kata Ujang saat dihubungi.

Dalam hal ini, Jokowi belum menggubris temuan ataupun rekomendasi yang didapatkan kedua lembaga itu terkait TWK.

Komnas HAM dalam rekomendasinya menemukan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan TWK sebagai proses alih status kepegawaian KPK. Setidaknya ada 11 pelanggaran yang ditemukan Komisi itu.

Sementara, Ombudsman menemukan dugaan mal administrasi berupa tanggal perjanjian yang mundur (backdate) antara KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meski kedua rekomendasi telah diserahkan ke Istana, namun Jokowi belum memberi pernyataannya terkait hal itu.

Namun demikian, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam sebuah forum diskusi yang digelar secara daring belum mau mengambil kesimpulan bahwa Jokowi mengabaikan rekomendasi tersebut.

“Ini kan hubungan antar lembaga. Katakanlah mereka memeriksa, Komnas HAM, ORI (Ombudsman RI) dan sebagainya. Tapi tidak pernah didengar oleh Presiden. Lalu buat apa rekomendasi itu dibuat,” cetus Ujang.

Ia mengatakan, sikap diam Jokowi di tengah kisruh ini akan mencoreng citranya di tengah masyarakat. Publik, kata dia, akan kecewa terhadap sosok pimpinannya.

Oleh sebab itu, ia pun perlu melakukan serangkaian upaya tandingan untuk membuat seolah dirinya tak mengabaikan isu-isu nasional, seperti TWK KPK itu. Salah satu caranya, kata dia, ialah lewat blusukan dan kegiatan-kegiatan seremonial yang terlihat seolah dekat dengan masyarakat.

“Tentu publik kecewa terhadap Presiden ya terkait dengan isu ini, persoalan ini. Ini kan tidak ringan, ini kasus kebangsaan yang mestinya disoroti langsung oleh Presiden,” ucapnya.

Sebagai informasi, 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK akan resmi diberhentikan secara hormat 30 September 2021. Mengemuka usulan bahwa Korps Bhayangkara akan menampung mereka yang tak lulus sebagai ASN Polri.

Jokowi, disebut telah menyetujui usulan yang disampaikan Kapolri tersebut. Namun demikian, hingga saat ini belum jelas mengenai mekanisme penarikan pegawai tersebut ke kepolisian.

Pegawai KPK nonaktif, Rasamala Aritonang dan Hotman Tambunan, mengapresiasi niat baik Kapolri yang hendak merekrut puluhan kawan-kawannya itu di komisi antirasuah.

Hanya saja, mereka tidak ingin terburu-buru untuk menerima keputusan tersebut. Mereka masih menunggu sikap resmi dari Presiden RI Joko Widodo.

“Kami apresiasi atas perhatian yang baik dari Pak Kapolri, namun kami tentu menunggu sikap resmi pemerintah dalam hal ini bapak Presiden sebelum kami dapat mengambil sikap lebih lanjut,” ujar Rasamala melalui keterangan tertulis, Selasa (28/9).

red

 

Most Popular

Recent Comments