Sunday, November 28, 2021
Home Nasional Setara Institute Desak Pemerintah dan DPR Cabut UU Penodaan Agama

Setara Institute Desak Pemerintah dan DPR Cabut UU Penodaan Agama

Wakil Ketua Setara Institute, Bonar Tigor Naipospos, mengatakan, divonisnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dengan menggunakan Undang-Undang (UU) penodaan agama telah menyebabkan Indonesia menjadi pusat perhatian dunia.

Hal ini dikarenakan banyak pakar hak asasi manusia dan pemimpin dunia yang menyatakan kekhawatirannya atas implikasi Undang-Undang tersebut terhadap reputasi negara Indonesia.

“Vonis terhadap Ahok memunculkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah Indonesia dalam mempromosikan toleransi dan pluralisme di Indonesia sekaligus merusak reputasi Indonesia sebagai pionir demokrasi di kawasan Asia Tenggara,” ujar Bonar di Kantor Setara Institute, Jakarta, Selasa (1/8).

Selain itu, kata Bonar, UU penistaan agama tersebut juga telah memberikan dampak negatif bagi warga negara Indonesia itu sendiri. Selain penyalahgunaan UU yang berakibat pada pemberian vonis yang tidak tepat, juga memicu tindakan diskriminasi, kebencian dan kekerasan terhadap kelompok minoritas.

“Misalnya, ketika terjadi kekerasan, pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam bentuk penyajian rumah ibadah, mengusir mereka secara paksa dari kelompoknya dan melarang mereka melakukan aktivitas keagamaan sementara para pelaku kekerasan tidak diadili,” tuturnya.

Sambung Bonar, rangkaian peristiwa tersebut telah mendorong komite PBB, pelapor khusus PBB dan pakar HAM independen merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk mencabut Undang-Undang penodaan agama tersebut.

Dalam hal ini, Setara Institute juga mendorong pemerintah untuk mencabut UU penodaan agama (UU PNPS No. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama).

“Presiden dan DPR harus secepatnya mencabut Undang-Undang Penodaan  Agama. Mereka harus menghapus semua pasal penodaan agama dan menghilangkan unsur-unsur yang dianggap penodaan agama dalam draf RUU penghapusan diskriminasi agama atau keyakinan,” pungkasnya.

 

 

Sumber : Setara Institute Desak Pemerintah dan DPR Cabut UU Penodaan Agama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments